Ketiga, ini merupakan hasil kolaborasi yang apik antara pemerintah daerah, BI, perbankan, pihak-pihak lain, dan tentunya masyarakat.

Apakah sudah terlihat relevansi antara digitalisasi transaksi keuangan pemerintah dengan peningkatan realisasi PAD?

Jawab: Ya, ada hubungan positif antara indeks ETPD yang tinggi dengan peningkatan PAD. Digitalisasi melalui berbagai aplikasi menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah daerah dapat mengumpulkan PAD dari berbagai sumber seperti pajak kendaraan bermotor, retribusi pasar, dan lainnya secara lebih efisien, sekaligus menekan kebocoran.

Dari data yang kami miliki, rata-rata penerimaan digitalisasi di Pulau Sumatera meningkat sekitar 10 persen dibanding tahun lalu.

Apa saja capaian dan tantangan dalam realisasi ETPD?

Jawab: Potensi masih besar. Banyak objek pajak dan retribusi yang belum digali optimal. Hampir seluruh kabupaten/kota di Lampung sudah menerapkan elektronifikasi retribusi, meskipun ada satu daerah yang masih berada di kategori "maju" karena sistemnya belum sepenuhnya digital.

Tantangan utamanya ada pada akses teknologi, khususnya di wilayah pesisir dan pedalaman. Selain itu, budaya masyarakat juga perlu disesuaikan. Tak sedikit pelaku usaha belum sepenuhnya beradaptasi. Kami terus mendorong edukasi, namun belum maksimal karena kolaborasi dengan pemangku kepentingan belum optimal.

Apa langkah yang sudah dilakukan sejak Keppres Nomor 3 Tahun 2021 terbit?

Jawab: Langkah pertama adalah penguatan kelembagaan melalui pembentukan TP2DD di masing-masing daerah. Mereka bertugas menyusun roadmap dan strategi digitalisasi.

Lalu, kami dorong penerapan sistem digital serta edukasi dan sosialisasi, tidak hanya kepada masyarakat umum, tapi juga ASN.

ASN punya peran penting dalam mendorong peningkatan PAD. Tapi dukungan dari perbankan dan penyedia jasa sistem pembayaran juga sangat penting.

Bagaimana perbandingan transaksi cashless dan tradisional di Lampung?

Jawab: Jika melihat data, dari 16 daerah Provinisi dan kabupaten/kota, 15 di antaranya sudah menerapkan digitalisasi.

Kota Metro dan Bandar Lampung adalah dua wilayah yang dominan dengan transaksi non-tunai. Sementara daerah seperti Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Tulangbawang masih tinggi transaksi tunainya.