Dirinya melanjutkan, karena semuanya adalah tanaman singkong, maka penentuan uang ganti ditentukan dari 2 kelas.

Kelas pertama dari umur 0-2 bulan, dan kelas kedua dari umur 3-5 bulan.

Namun pihaknya tidak menyebutkan nominal ganti rugi untuk 2 kriteria tersebut.

"Nanti biar masyarakat langsung yang menerima, kalau saya sebutkan nanti repot dan bikin ribut," kata Direktur PT BSA.

PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) sudah mengambil kembali 100 hektare dari 892 hektare lahan yang digarap masyarakat 3 kampung di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah.

Selain itu, juga ada 11 petani yang sudah mendaftarkan diri ke posko forkopimda dan menyerahkan 37 hektare lahan.

Direktur PT BSA Agus Susanto mengatakan, proses pengambilan kembali lahan perusahaan sudah berlangsung sejak kemarin.

Terhadap lahan yang digarap masyarakat tanpa izin PT. BSA selaku pemilik lahan berdasarkan sertifikat HGU.

Pihak perusahaan menggunakan 25 unit traktor untuk membajak lahan.

Ia mengatakan, proses ambil alih lahan akan memakan waktu 1 bulan.

Perusahaan akan menanam tebu di lahan tersebut.

"Rencana hari ini traktor akan kita tambah dari 25 menjadi 38 unit," katanya, Jumat (22/9/2023).

Menurutnya, soal ganti rugi tanam tumbuh, pihaknya sudah meminta bantuan forkopimda untuk sosialisasi sejak 6 bulan lalu.

Namun hingga sosialisasi diberikan sampai dengan kesempatan pemberian kompensasi, tidak ada satupun warga yang mau hadir.

Syarat mendapatkan uang kompensasi berdasarkan luas tanaman, usia tanaman, dan jenis tanamannya.

"Mekanismenya, setelah perani mendaftar dan terdata, tim survei perusahaan akan memastikannya di lapangan, baik melalui pantauan udara dan darat," katanya.

"Total uang kompensasi ada Rp 2,5 miliar dimasukkan ke Bank Rakyat Indonesia," pungkasnya.

( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID / Fajar Ihwani Sidiq )