Ia berharap trotoar yang baru dibangun bisa ramah untuk semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

"Guiding block atau jalur pemandu untuk tunanetra itu harus ada, biar enggak viral lagi kayak kemarin," ujar Agusman.

Selain itu, ia juga memberikan masukan untuk menambah fasilitas penunjang lainnya.

"Kalau bisa trotoar juga dilengkapi fasilitas seperti kursi untuk istirahat atau pohon-pohon rindang supaya enggak terlalu panas buat kami kalau nunggu penumpang," pungkasnya.

Terkait hal ini, akademisi Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera (Itera) Abi Berkah Nadi, mendorong agar perbaikan infrastruktur ini tak hanya mementingkan keindahan, melainkan juga mengedepankan fungsi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pejalan kaki.

Dia pun mendorong agar pemerintah setempat melakukan penertiban terhadap parkir liar hingga pedagang kaki lima, agar trotoar berfungsi sebagaimana mestinya.

Menurut Abi, antusiasme dan masukan dari masyarakat, seperti keluhan soal trotoar yang layak harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Terlebih, kondisi trotoar Kota Bandar Lampung sempat ramai jadi perbincangan di sosial media lantaran berlantai keramik yang licin yang dinilai membahayakan pejalan kaki.

"Dorongan dan masukan yang masif dari masyarakat ini harus dijadikan masukan oleh pemerintah dalam membangun trotoar," katanya.

Abi menambahkan, pemerintah perlu lebih peka dalam membangun infrastruktur agar lebih mengutamakan fungsi ketimbang estetika.

"Jadi membangun infrastruktur bukan cuma untuk estetika, tapi juga harus mengutamakan fungsi, keamanan dan kenyamanan," ujarnya.

Abi pun mendorong agar Pemkot Bandar Lampung memiliki perencanaan jangka panjang yang matang dalam perbaikan trotoar berikut fungsinya.

"Pemkot Bandar Lampung melalui Bappeda harus memiliki rencana yang matang, tidak hanya untuk tahun ini, tetapi juga untuk tahun-tahun mendatang," Imbuhnya

Selain itu, ia juga menyoroti masalah penertiban parkir liar maupun pedagang kaki lima di jalur trotoar yang saat ini masih menjadi kendala utama pemerintah.

"Ini menjadi kendala bagi pemerintah, untuk menertibkan ini harus bisa bekerjasama dengan satuan terkait agar bisa mengontrol trotoar supaya digunakan sesuai fungsinya," jelasnya.

Terkait keberadaan PKL, Abi menyarankan adanya solusi yang komprehensif.

"Pemerintah juga harus menyiapkan lahan untuk pedagang agar trotoar tetap sesuai fungsinya, dan juga agar pedagang tidak kehilangan lapak begitu saja," tutupnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius D Barus )