Baca tanpa iklan
Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, mengatakan aksi ke KPK akan batal jika Sudewo dijadikan tersangka setelah pemeriksaan. "Nanti uang donasi masyarakat yang kami kumpulkan sejak 19 Agustus kami alihkan untuk santunan anak yatim," tuturnya, Selasa (26/8/2025), dikutip dari TribunJateng.com.
Mereka rencana berangkat ke Jakarta pada 31 Agustus 2025. "Sampai Jakarta 1 September, langsung aksi, setelah orasi kami pulang," imbuhnya.
Warga Pati yang bekerja di Jakarta juga akan dikerahkan dan totalnya 800 orang. "Mobil komando, tim medis, disiapkan teman-teman di sana. Ada 800 orang yang mendukung aksi kami di KPK. Mereka akan mengamankan dan membantu, termasuk menyediakan konsumsinya," bebernya.
Kirim Ribuan Surat ke KPK
Koordinator AMPB, Teguh Istiyanto, menyatakan pihaknya juga menyediakan surat yang dapat diisi warga untuk dikirimkan ke KPK melalui kantor pos.
Teguh Istiyanto, menjelaskan formulir dicetak oleh AMPB agar warga tak kebingungan menuliskan susuran redaksi surat.
"Kami hanya memudahkan saja, maka kami sediakan formulir suratnya. Tapi masing-masing di setiap surat, warga harus menuliskan namanya sendiri itu sebagai bentuk bahwa ini asli dari warga Pati, bukan surat yang kami buat mengatasnamakan warga Pati," ungkapnya, Senin (25/8/2025).
Ia menambahkan surat akan dikirim oleh warga melalui kantor pos dengan biaya pribadi. "Ada warga yang tidak ada waktu ke Alun-alun karena ada kegiatan atau kerja, kami hormati. Dan mereka secara sadar tergerak untuk mengirim surat ke KPK melalui Kantor Pos terdekat di masing-masing kecamatan," sambungnya.
Teguh mempersilahkan warga menuliskan aspirasi pribadi di surat. "Jadi kami tegaskan, aksi ini aksi damai kirim surat ke KPK," imbuhnya.
Berikut isi surat tersebut:
Dengan ini saya mendesak dan meminta Ketua KPK RI untuk segera memeriksa dan menetapkan sebagai tersangka dan menahan Bupati Pati Sudewo yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur Kereta Api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2022-2024. Demikian surat desakan ini saya sampaikan atas perhatian dan terkabulkannya desakan ini, saya ucapkan terimakasih banyak.
Warga diminta menuliskan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pekerjaan dan alamatnya masing-masing.
Berita Selanjutnya 'Gelar' Ahmad Husein setelah Foto Dirangkul Bupati Sudewo Viral, Sengkuni