Rp 200 Triliun Dialirkan ke Bank Himbara, Begini Dampaknya di Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kebijakan ekonomi yang diterapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan menggelontorkan dana Rp 200 triliun ke bank anggota Himbara dinilai sebagai langkah ekspansif fiskal.

Lalu apa dampaknya terhadap perekonomian di Lampung?

Diketahui, Kemenkeu menggelontorkan dana senilai Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke enam bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Adapun dana tersebut disalurkan ke Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing sebesar Rp 55 triliun, serta BTN Rp 25 triliun dan BSI senilai Rp 10 triliun.

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung Asih Murwiati mengatakan, Purbaya punya gaya yang berbeda dengan Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani.

"Kebijakan yang diterapkan oleh menteri baru ini lebih cenderung ke arah ekspansif fiskal. Berbeda dengan kebijakan konservatif fiskal yang diterapkan oleh menteri sebelumnya yang cenderung bermain aman," kata Asih kepada Tribunlampung.co.id, Minggu (14/9/2025).

Asih menjelaskan, penyaluran dana ini menandakan pemerintah memperbesar belanjanya, yang akan berdampak pada meningkatnya jumlah uang beredar di masyarakat. 

Hal ini, terus dia, dapat mendorong perbankan untuk lebih gencar menyalurkan kredit kepada masyarakat.

Dia pun menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan perbankan untuk mengidentifikasi sektor-sektor prioritas di Lampung yang perlu digenjot, seperti sektor pertanian, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui hilirisasi.

"Idealnya uang tersebut digunakan untuk sektor produktif. Jadi, pemerintah perlu duduk bareng dengan perbankan, di sektor mana saja di Lampung ini yang perlu digenjot untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," lanjut Asih.

"Di Lampung, sektor pertanian masih tinggi, bagaimana caranya mengembangkan sektor ini agar bertumbuh, dan bagaimana hilirisasi dari sektor tradisional menuju industri manufaktur supaya dapat membantu kontribusi terhadap ekonomi Lampung," imbuhnya.

Di samping itu, Asih juga menilai kebijakan ini akan memberikan dampak baik bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama jika ada komitmen kuat dari pemerintah dan bank Himbara. 

Pasalnya, sektor UMKM memiliki perputaran ekonomi yang sangat cepat dan berpotensi menjadi motor produktif.

"Perputaran (ekonomi) UMKM ini sangat cepat, dan ini menjadi suatu potensi yang produktif. Saya pikir ini juga akan berdampak baik ke UMKM, sepanjang perbankan mampu memberikan kepercayaan terhadap pelaku UMKM. UMKM, khususnya sektor grassroot, juga bisa tumbuh cepat dengan adanya ekspansif fiskal yang diterapkan pemerintah ini," papar dia.

Namun, lanjut Asih, keberhasilan ini sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara perbankan dan pelaku usaha, serta penyaluran dana yang tepat sasaran dan perlindungan bagi pelaku usaha kecil dalam mengakses modal.

Asih pun menyoroti tantangan utama yang akan dihadapi, yaitu memastikan dana yang beredar digunakan untuk sektor-sektor produktif yang dapat menggerakkan perekonomian secara masif. 

Tantangan lain yang perlu diwaspadai adalah risiko kredit macet, yang bisa menjadi masalah serius jika uang dikucurkan ke pelaku usaha tanpa pengawasan yang memadai. 

"Yang menjadi tantangan lain adalah ketika uang tersebut dikucurkan ke pelaku usaha, ketika kreditnya macet, maka ini akan menjadi masalah," lanjutnya.

Asih menegaskan, dengan banyaknya dana yang disalurkan, pihak terkait juga perlu menjaga kualitas kredit.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya menjaga penerimaan negara agar defisit fiskal tidak terlalu dalam. 

"Karena jika kita terlalu banyak belanja tapi pemasukan sedikit, maka dampaknya kita akan terlalu banyak berutang. Ini yang perlu diamati dan dijaga dalam beberapa bulan ke depan," tuturnya.

Dalam konteks kebijakan ini, Asih menyebut kekhawatiran akan kenaikan inflasi seiring dengan meningkatnya jumlah uang beredar.

"Selama ini BI sudah membuktikan bagaimana mengelola inflasi. Dengan saat ini jumlah uang beredar semakin banyak, dikhawatirkan inflasi menjadi naik, kecuali kita mampu menjaganya, termasuk bagaimana menjaga pola konsumsi di masyarakat maupun menjaga harga-harga," katanya.

Lebih lanjut, Asih mengatakan kebijakan ekspansif fiskal memang lebih berisiko. 

Tetapi jika berhasil, hal ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian, termasuk peningkatan investasi dan pertumbuhan sektor-sektor strategis.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)