Ada Kucuran Rp 200 T ke Himbara, Kampung Nelayan-Koperasi Merah Putih Lebih Maksimal jika Bersinergi

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dicanangkan pemerintah pusat dinilai akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi II DPRD Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih bakal lebih maksimal jika bersinergi dengan program Koperasi Merah Putih.

Terlebih, pemerintah pusat telah mengucurkan dana sebesar Rp 200 triliun melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dapat diakses oleh pelaku ekonomi, termasuk melalui jalur Koperasi Merah Putih.

"Kita berharap keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih bisa berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk menunjang perekonomian masyarakat," ujar Fatikhatul, Kamis (18/9/2025).

"Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan juga telah menggelontorkan dana Rp 200 triliun ke bank-bank Himbara, yang bisa diakses oleh para pelaku ekonomi, termasuk melalui jalur Koperasi Merah Putih," Imbuhnya.

Wanita yang akrab disapa Khoir ini mendorong agar Koperasi Merah Putih segera beroperasi penuh di Lampung agar bisa menjalankan fungsi pengawalan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat, termasuk bagi nelayan.

Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung ini menambahkan, keberadaan Koperasi Merah Putih juga diyakini mampu membuka lapangan kerja baru.

Meski begitu, dia menjelaskan bahwa baik Koperasi Merah Putih maupun Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program pemerintah pusat.

"Kami di daerah lebih pada fungsi monitoring," katanya.

Di samping itu, Khoir juga menyoroti anggaran sektor yang menjadi mitra Komisi II DPRD Lampung masih minim.

Padahal, lanjut dia, sektor perdagangan, koperasi, pertanian, memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan penguatan sumber daya manusia untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Khoir juga menekankan pembinaan sumberdaya manusia merupakan hal terpenting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pembinaan SDM penting dilakukan, baik dari pusat maupun provinsi," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)