Harga Singkong Diharapkan Stabil, DPRD Lampung Pastikan Presiden Setuju Lartas Impor

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tataniaga Singkong DPRD Lampung Mikdar Ilyas menegaskan, proses panjang memperjuangkan nasib petani singkong mulai membuahkan hasil.

Menurutnya, Presiden RI telah menyetujui pemberlakuan larangan terbatas (lartas) impor singkong dan produk turunannya, sehingga ke depan harga singkong di tingkat petani diharapkan dapat kembali stabil.

“Kasus tataniaga singkong ini memang sangat melelahkan. Jutaan jiwa masyarakat Lampung menggantungkan hidupnya dari singkong. Karena itu saya bersama Gubernur Lampung telah bertemu langsung dengan Kementerian dan DPR RI. Alhamdulillah, pertemuan itu sudah mulai membuahkan hasil. Kami bahkan bertemu Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk membahas secara detail soal lartas impor,” kata Mikdar, saat diwawancarai, Senin, (22/9/2025).

Anggota Komisi ll DPRD Lampung ini menambahkan, dalam pertemuan tersebut ada empat rumusan penting yang disampaikan pemerintah.

Pertama, mengenai lartas impor singkong dan produk turunannya. Kedua, soal penambahan biaya impor. Ketiga, penetapan harga singkong dan tapioka. Keempat, mendorong agar aturan mengenai singkong dan aci masuk ke dalam dokumen resmi Kementerian Perdagangan.

Anggota Fraksi Gerindra ini menambahkan, dua hari lalu Kementerian Pertanian juga mengundang petani, pengusaha tapioka, dan Gubernur Lampung.

Dalam forum tersebut disampaikan bahwa Presiden telah menyetujui pemberlakuan lartas.

Dengan demikian, barang impor tidak bisa masuk kecuali benar-benar dibutuhkan karena stok dalam negeri kurang.

Padahal, menurutnya, produksi singkong di Lampung saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan tapioka nasional.

Karena itu, ia berharap harga singkong dapat segera stabil dan memberikan kepastian bagi petani.

“Kalau kondisi seperti ini bisa berjalan baik, kita berharap harga segera stabil demi kesejahteraan bangsa, khususnya petani singkong,” ujarnya.

Menanggapi wacana peralihan komoditas dari singkong ke jagung atau padi, Mikdar mengatakan pemerintah pusat pada dasarnya tetap berharap petani mempertahankan singkong.

Namun demikian, pemerintah juga memberikan kebebasan kepada petani untuk memilih komoditas yang sesuai.

“Kalau tetap mau menanam singkong, silakan. Kalau mau beralih ke padi atau jagung juga tidak masalah. Pemerintah akan mendukung, bahkan permodalan bisa difasilitasi melalui pinjaman perbankan dengan dukungan pemerintah,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penetapan harga singkong sejatinya sudah ada dalam regulasi resmi. Karena itu, ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang memainkan harga di luar aturan.