Daftar 56 SPPG Dinonaktifkan Imbas Keracunan MBG, Termasuk 2 di Lampung

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) telah menonaktifkan 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca maraknya kasus keracunan. 

Dua di antaranya ada di Lampung, yakni SPPG Penumangan Tulangbawang Tengah Tulangbawang Barat dan SPPG Kotabumi Lampung Utara.

Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan, keputusan untuk menonaktifkan 56 SPPG merupakan bentuk evaluasi agar kasus serupa tidak terulang kembali. 

"Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan yang berlaku. Penonaktifan sementara ini adalah bagian dari evaluasi menyeluruh agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak penerima MBG, menjadi prioritas utama,” ujar Nanik, Senin (29/9/2025). 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kata Nanik, tengah melakukan pengujian terhadap sampel makanan dari 56 SPPG tersebut. Nanik menambahkan, langkah tegas ini diambil untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG. 

"BGN berkomitmen penuh mencegah insiden serupa terulang. Dengan penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap program MBG tetap terjaga," ujar Nanik. 

Berikut daftar SPPG yang dinonaktifkan: 

- SPPG OKI Pedamaran Menang Raya 

- SPPG Musi Banyuasin Babat Toman Manggun Jaya 

- SPPG Ogan Ilir Muara Kuang Ramakasih 

- SPPG OKU Baturaja Timur Sukaraya 

- SPPG Karimun Karimun Sungai Lakam Timur 1 

- SPPG Kota Palembang Kalidoni 

- SPPG Karimun Meral Sei Raya 

- SPPG Kota Batam Sagulung Sungai Pelunggut 

- SPPG Penumangan Tulangbawang Tengah Tulangbawang Barat

- SPPG Kotabumi Lampung Utara 

- SPPG Serang Kramatwatu Serdang 

- SPPG Situbondo Panji Mimbaan 

- SPPG Situbondo Panarukan Sumberkolak 

- SPPG Khusus Koja Jakarta Utara 

- SPPG Pamekasan Tlanakan Larangan Tokol 

- SPPG Wonogiri Wonokarto 

- SPPG Kota Tangsel Setu Bakti Jaya 2 

- SPPG Gunungkidul Semin Sumberejo 

- SPPG Garut, Kadungora Karangmulya 

- SPPG Lamongan Jetis 

- SPPG Tasikmalaya Cikalong Mandalajaya 

- SPPG Sukoharjo Baki Menuran 

- SPPG Sleman Gamping Nogotirto 

- SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu 

- SPPG Palang Gesik Harjo Tuban 

- SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari 

- SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti 

- SPPG Kota Batu Batu Sisir 

- SPPG Jaktim Cipayung Munjul 2 

- SPPG Sukabumi Palabuhanratu 

- SPPG Bojonegoro Campurejo 

- SPPG Blitar Wonodadi 

- SPPG Rembang Krangan Tanjungan 

- SPPG Subang Dawuan Kaler 

- SPPG Kota Bandung Sukajadi Sukagalih 01 

- SPPG Sumedang Situraja Jatimekar 

- SPPG Sumedang Ujungjaya Palabuan 

- SPPG Kebumen Petanahan Karanggadung 

- SPPG Banyumas Karanglewas Karanglewas Kidul 

- SPPG Banyumas Banyumas 

- SPPG Pamarican Ciamis, Sukajadi 

- SPPG Sumbawa Sumbawa Lempeh 

- SPPG Buton Pasarwajo Awainulu 

- SPPG Kota Bau Bau Kolakuna Kadolomoko 

- SPPG Kota Palu Tatanga Tawanjuka 

- SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung 

- SPPG Sumbawa Empang Bunga Eja 2 

- SPPG Bulungan Tanjung Selor Tanjung Selor Hilir 

- SPPG Parigi Moutong Taopa Nunurantai 

- SPPG Kota Kupang 

- SPPG Mamuju Tapalang Galung 

- SPPG Lombok Barat Lembar-Lembar Selatan 2 

- SPPG Konawe Unaaha Ambekairi 

- SPPG Kota Tual Pulau Dullah Selatan Ketsoblak 

- SPPG Maluku Barat Daya Babar Barat Tepa 

- SPPG Bulukumba Bontobahari Sapo Lohe 

Wajib Miliki SLHS

Diketahui, imbas maraknya kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa, pemerintah kini mewajibkan SPPG atau dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). 

Kewajiban tersebut berlaku setelah lebih dari 5.000 penerima manfaat MBG menjadi korban keracunan sejak Januari hingga September 2025. 

"Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (dulu hanya) syarat, tetapi pasca kejadian (keracunan MBG belakangan) harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS. Akan dicek, kalau enggak ada, ini akan kejadian lagi, kejadian lagi," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers, Minggu (28/9/2025). 

Dikatakannya, SPPG maupun dapur MBG wajib melakukan sterilisasi alat makan dan memperbaiki proses sanitasi, khususnya alur limbah. 

Keselamatan para siswa sebagai penerima manfaat MBG menjadi prioritas pemerintah dalam menjalankan program tersebut. 

Oleh karena itu, SPPG diwajibkan memiliki SLHS dan meminta kementerian/lembaga hingga pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan program MBG. 

"Yang paling utama adalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak tidak hanya dari tempat yang terjadi (keracunan), tetapi di seluruh SPPG," tegas Zulhas.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program MBG telah menjangkau 30 juta penerima manfaat, termasuk anak-anak dan ibu hamil. 

Ia membandingkan capaian itu dengan Brasil, yang butuh 11 tahun untuk menjangkau 47 juta orang. 

“Brasil butuh 11 tahun, kita 11 bulan sudah 30 juta,” kata Prabowo saat menghadiri penutupan Munas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, (29/9/2025).

Ia mengakui masih ada kekurangan, termasuk insiden keracunan makanan. Namun, menurutnya, tingkat penyimpangan hanya 0,0017 persen dari seluruh makanan yang disalurkan. 

"Bahwa ada kekurangan iya, ada ada keracunan makan iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar penyimpangan kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,0017 persen," katanya.

Pemerintah kini memperketat standar dapur MBG, dari alat cuci hingga pelatihan tukang masak. 

“Kita ingin tidak ada keracunan sama sekali. Semua dapur harus punya alat cuci dengan UV, filter air, dan test kit sebelum makanan dikirim,” tegasnya.

Prabowo menekankan bahwa MBG adalah bagian dari strategi besar menuju generasi emas 2045. 

“Anak-anak kita harus cukup makan, harus bergizi. MBG akan terus berjalan,” ujarnya.

Ia juga menyebut program ini telah menggerakkan ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan menyerap bahan pangan dari kampung-kampung dan kecamatan di seluruh Indonesia.

Maksimalkan Satgas MBG

Sementara itu, Pemkot Bandar Lampung memaksimalkan Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) di sekolah. 

Kepala Satgas MBG Bandar Lampung Wilson Faisol mengatakan, pihaknya bertugas memastikan menu MBG yang akan dikonsumsi siswa dalam kondisi higienis. 

Menurut dia, pembentukan satgas bertujuan untuk mengantisipasi kasus keracunan MBG terulang kembali. 

"Sebelum makanan itu bagikan ke siswa, tim satgas di sekolah yang melakukan pengecekan makanan itu dulu, lalu baru disebar ke anak-anak," kata Wilson, Selasa (30/9/2025). 

Pria yang juga menjabat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Bandar Lampung itu membenarkan kasus keracunan MBG di sejumlah sekolah beberapa waktu lalu. 

Bahkan, jumlah kasus keracunan MBG di Bandar Lampung menjadi yang tertinggi di Indonesia. 

"Benar, kita pernah tertinggi se-Indonesia beberapa waktu lalu per 22 September 2025 terkait jumlah siswa yang keracunan MBG. Siswa yang terkena sampai 503 orang saat itu," sebut Wilson. 

Wilson menjelaskan, kasus keracunan MBG terjadi di beberapa sekolah, seperti SMPN 31, SMKN 5 Bandar Lampung, dan SDN di Kecamatan Sukabumi. 

"Alhamdulillah (dampak) kejadian tersebut tidak ada yang fatal dan dapat kita tangani dengan cepat. Tim kesehatan langsung turun," tuturnya. 

Setelah munculnya kasus itu, terus dia, Pemkot Bandar Lampung melakukan evaluasi dan membentuk Satgas MBG di tingkat sekolah. Pihaknya ke depan akan terus melakukan evaluasi dan berkolaborasi dengan Satgas MBG Provinsi Lampung. (Kompas.com/Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)