Akademisi Sebut Koperasi Merah Putih Bisa Perkuat Ekonomi Desa

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Program pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDKMP) yang mulai dikucurkan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dinilai memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi desa. 

Namun, akademisi Ekonomi Universitas Negri Raden Intan Lampung Suhendar menilai keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan koperasi, tata kelola, serta transparansi dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana diketahui, hingga Oktober 2025 ini, Koperasi Merah Putih di Provinsi Lampung sudah mencapai 121 unit yang beroperasi dari total 2.715 koperasi desa. 

Menurut dosen akuntansi dan perpajakan ini, potensi dampak ekonomi dengan adanya Koperasi Merah Putih yang berbasis desa sangat besar.

Karena koperasi tersebut membantu menampung aktivitas ekonomi lokal seperti penyediaan sembako, penyimpanan hasil pertanian, dan usaha simpan pinjam mikro.

“Dengan adanya Koperasi Merah Putih, perputaran uang lebih banyak tetap di desa dan pendapatan rumah tangga berpotensi meningkat. Koperasi Merah Putih juga apabila berkembang akan menciptakan lapangan kerja, baik dalam pengelolaan gerai maupun manajemen usaha bersama, terutama bagi kelompok perempuan dan pemuda, sehingga ada dampak pendapatan yang meningkat,” kata Suhendar, Minggu (26/10/2025).

Namun, terus dia, tantangan terbesar adalah masih banyak koperasi baru yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip koperasi seperti manajemen, transparansi, dan akuntabilitas. 

“Kondisi ini berisiko membuat koperasi gagal fungsi atau bahkan mengalami masalah keuangan jika tidak dibina. Dari ratusan Koperasi Merah Putih yang terbentuk, hanya sebagian yang langsung berstatus badan hukum. Hal ini membatasi akses ke program pembiayaan formal, fasilitasi pasar, dan perlindungan hukum,” jelasnya.

Terkait kesiapan lembaga koperasi di daerah, khususnya di Lampung, dalam mengelola dana besar, Suhendar menilai Lampung layak diapresiasi karena menjadi provinsi pertama yang berhasil melakukan 100 persen musyawarah desa khusus pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di semua desa dan kelurahan. 

“Beberapa koperasi desa atau kelurahan telah aktif dan memiliki unit usaha yang jelas, misalnya di Kabupaten Lampung Selatan. Meski kesiapan makin baik, ada sejumlah hal yang masih menjadi tantangan apabila koperasi akan mengelola dana besar secara aman dan efektif,” ujarnya.

Menurut dia, belum semua koperasi memiliki pengalaman mengelola dana dalam skala besar maupun aktivitas usaha kompleks. 

“Pengelolaan dana besar juga mensyaratkan sistem keuangan yang rapi, pengawasan internal, dan manajemen risiko. Belum banyak data publik yang menunjukkan koperasi desa di Lampung sudah optimal di aspek tersebut,” kata Suhendar.

Ia juga menilai keterlibatan Himbara sangat penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pembiayaan. 

“Karena skema pembiayaan berjalan melalui keterlibatan bank Himbara, maka mekanisme seleksi kredit, monitoring arus kas, dan pengelolaan risiko berada di bawah institusi profesional perbankan. Ini meningkatkan potensi terciptanya transparansi dan akuntabilitas dibanding jika dana langsung disalurkan tanpa perantaraan bank,” jelasnya.

Namun, Suhendar mengingatkan, keterlibatan Himbara bukan berarti transparansi dan akuntabilitas otomatis terwujud sempurna. 

“Bank tetap melakukan seleksi ketat karena ditemukan bahwa banyak koperasi belum memiliki rekam jejak usaha yang memadai. Risiko gagal bayar atau kredit bermasalah apabila terjadi dalam skema besar dapat melemahkan akuntabilitas. Misalnya jika dana desa digunakan sebagai jaminan, maka beban ke komunitas lokal meningkat, atau jika penerima koperasi tidak dikelola secara transparan, maka potensi penyalahgunaan atau inefisiensi bisa muncul,” katanya.

Ia menegaskan, indikator transparansi dan akuntabilitas harus mengukur aspek risiko, pengembalian, dan monitoring, bukan hanya sebatas ada atau tidaknya laporan. 

“Yang penting adalah kualitas laporan dan realisasi di lapangan,” tegas Suhendar.

Lebih lanjut, ia menyebut model Koperasi Merah Putih dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk memperkuat ekonomi desa karena membangun ekonomi berbasis komunitas, membuka akses pembiayaan reguler, dan mendorong pemerataan manfaat ke masyarakat. 

“Namun, keberlanjutan sangat bergantung pada tata kelola, kompetensi pengurus, transparansi, dan pendampingan kelembagaan. Potensinya kuat, tetapi keberlanjutannya ditentukan oleh kualitas pelaksanaannya,” ujarnya.

“Dengan demikian, secara ilmiah model Koperasi Merah Putih juga bisa dijadikan solusi berkelanjutan untuk memperkuat ekonomi desa. Yang terpenting adalah implementasi di lapangan memperhatikan aspek legalitas, manajemen usaha, transparansi, dan pengawasan. Jika aspek-aspek tersebut tidak terpenuhi, maka model tersebut berisiko dan kurang memberi dampak nyata terhadap ekonomi desa,” pungkas Suhendar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembiayaan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDKMP) mulai bisa dikucurkan oleh Himbara pada Jumat (24/10/2025). 

Kepastian itu diperoleh setelah Purbaya menandatangani Surat Penjaminan Pembiayaan pada Kamis (23/10/2025). 

Dengan begitu, pencairan dana bisa segera dilakukan sepanjang koperasi yang bersangkutan telah siap secara operasional.

Pemerintah sebelumnya menempatkan dana Rp 200 triliun di Himbara.

Sebagian dari dana tersebut dialokasikan untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih dengan bunga ringan, yakni hanya 2 persen. 

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan tambahan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 senilai Rp 16 triliun untuk memperkuat pembiayaan.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)