Pemprov Lampung Ajukan Bantuan Teknologi OMC, Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, terutama banjir, yang diperkirakan meningkat drastis pada akhir 2025 hingga awal 2026.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan fasilitas teknologi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurutnya, OMC merupakan langkah yang efektif ntuk meminimalisir dampak bencana akibat cuaca buruk.

"Dalam menghadapi hidrometeorologi, kami sudah melakukan ikhtiar dan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya BNPB. Salah satu upaya kami adalah pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)," ujar Rudy di Bandar Lampung, Kamis (20/11/2025).

Rudy menjelaskan, penggunaan teknologi tersebut bukanlah hal baru bagi Lampung dalam menekan dampak bencana akibat cuaca ekstrem.

Menurutnya, Pemprov Lampung telah merasakan langsung manfaat dari Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada awal tahun 2025, saat beberapa kabupaten/kota dilanda banjir besar.

"Dengan OMC selama lima hari, kita dapat menekan dampak banjir agar tidak semakin meluas. Ini menjadi bukti bahwa teknologi tersebut efektif dalam kondisi cuaca ekstrem," tegasnya.

Mengingat tingginya potensi bencana yang diprediksi di penghujung tahun, BPBD pun kembali mengajukan permohonan bantuan OMC ke BNPB. 

"Permohonan ini diajukan sebagai langkah antisipasi jika curah hujan berada di atas normal atau banjir mulai terjadi di berbagai wilayah," Imbuhnya.

Lebih lanjut, Rudy menyebut bahwa BNPB telah merespons permohonan tersebut dan tengah menyiapkan langkah operasional jika sewaktu-waktu Modifikasi Cuaca diperlukan.

"Insya Allah permohonan kami sudah direspons. Namun, kita tetap berdoa agar Lampung terhindar dari bencana," kata Rudy.

Meski begitu, Rudy memastikan bahwa seluruh langkah kesiapsiagaan tetap dilakukan, baik di tingkat provinsi maupun melalui koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota.

BPBD telah memastikan seluruh persiapan telah dijalankan, mulai dari penguatan koordinasi, pemetaan risiko bencana, hingga aktivasi posko siaga di seluruh kabupaten/kota.

"Pemerintah daerah juga diarahkan untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi hujan ekstrem yang dapat memicu banjir, longsor, dan angin kencang," tutup Rudy.

( Tribunlampung.co.id / Hurri Agusto )