REI Lampung: Lahan Jadi Tantangan 3 Juta Rumah

Ada pembicaraan antara Menteri PUPR dan Pak Maruarar Siraid yang mengarah pada pengembangan tipe 45 namun dibangun vertikal. Sebab 18 meter persegi hanya cukup untuk satu kamar.

Di Lampung ada 70 persen atau 3,4 juta pekerja informal. Bagaimana mereka bisa mengakses perumahan sementara syarat KPR biasanya meminta penghasilan tetap?

Sektor informal sangat menarik. Di awal 2025, Presiden Prabowo memang fokus ke sektor ini. Di Lampung dengan penduduk 9,8 juta, jumlah sektor informal sangat besar.

Saat ini belum banyak bank yang menerapkan pembiayaan informal. Yang paling besar menyerap adalah BTN dan BTN Syariah karena regulasi pusat mewajibkan 10 persen fasilitas untuk sektor informal. Bahkan Dirut BTN Nixon Napitupulu ingin menaikkannya menjadi 20 persen.

Memang bank menghadapi kesulitan menilai kelayakan. Tetapi, ada solusi seperti pendekatan komunitas dan pra-KPR, yaitu calon debitur menjadi nasabah 2–3 bulan agar bank bisa menilai kemampuan bayar.

Sektor informal harus menjadi perhatian khusus karena mereka paling banyak belum memiliki rumah mulai dari ojek online, tukang bakso, hingga pedagang sayur. Mudah-mudahan ada regulasi khusus dari perbankan, OJK, BI, atau pemerintah yang memberi perhatian lebih mendalam.

Bagaimana dukungan perbankan sejauh ini terhadap pembiayaan perumahan?

Pemerintah mengeluarkan regulasi, perbankan menyalurkan. Bank sangat aktif, terutama yang core bisnisnya perumahan seperti BTN dan BTN Syariah. Bank lain seperti BRI, Mandiri, BSI, dan BNI juga ikut membantu dan memiliki target dalam program 3 Juta Rumah.

Tahun ini kuota FLPP banyak dan harus disalurkan ke MBR. Di Lampung, BTN menjadi penyalur terbesar, disusul BRI, BNI, BSI, dan Mandiri. Ada juga bank swasta seperti BJB.

Untuk KPP, selain Himbara, bank swasta juga akan ikut menyalurkan. Dukungan perbankan cukup kuat untuk program perumahan Presiden Prabowo.

Dengan program 3 Juta Rumah dan larangan alih fungsi lahan, bagaimana kondisi ketersediaan lahan rumah subsidi di Lampung?

Ini dilema. Di satu sisi, masyarakat yang belum punya rumah banyak. Di sisi lain, lahan terbatas dan tidak semua bisa digunakan karena pertimbangan ketahanan pangan.

Kami berharap stakeholder seperti BPN, pemerintah, dinas ketahanan pangan, dan asosiasi bisa berkoordinasi terus. Isu LBS dan LP2B terjadi di Metro dan Bandar Lampung.

Lampung Selatan relatif masih banyak lahan yang bisa dikembangkan. Namun ada juga pengembang yang terjebak membeli lahan tetapi tidak bisa dibangun karena termasuk lahan baku sawah.

Ke depan, penyusunan RDTR harus konsisten agar jelas mana daerah yang bisa dibangun tanpa melanggar aturan ketahanan pangan. Harapannya kebutuhan rumah terpenuhi, ketahanan pangan tetap terjaga.