Dosen Unila Menilai PSEL Bisa Jadi Solusi Sampah Bandar Lampung

“Kehilangan mata pencaharian menjadi risiko nyata jika tidak diantisipasi sejak awal,” ujarnya.

Sebagai solusi, kelompok terdampak dapat dilibatkan dalam rantai operasional PSEL, misalnya sebagai tenaga kerja, atau difasilitasi untuk memperoleh alternatif usaha lain.

Seluruh aspek tersebut, kata dia, wajib dikaji secara komprehensif dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), khususnya pada Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL).

Ia menegaskan, sebuah proyek hanya dapat dinilai berkelanjutan apabila layak secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, PSEL harus didukung oleh dokumen kelayakan seperti feasibility study, social mapping, serta AMDAL.

Keputusan akhir berada di tangan Pemerintah Kota Bandar Lampung, apakah proyek tersebut layak secara finansial dan mampu dijalankan dalam jangka panjang.

Dalam prosesnya, masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek harus dilibatkan sejak tahap awal penyusunan AMDAL melalui sosialisasi serta penjaringan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT/M).

Selain itu, dalam dokumen RKL-RPL akan ditetapkan instansi pengawas yang bertanggung jawab selama tahapan konstruksi hingga operasional PSEL.

Indikator Keberhasilan PSEL

Keberhasilan PSEL dapat diukur melalui sejumlah indikator utama, antara lain tidak terjadinya pencemaran lingkungan (air, udara, tanah, dan sosial), tersedianya alternatif mata pencaharian yang setara bagi pemulung, tuntasnya persoalan sampah Kota Bandar Lampung, serta adanya komitmen pengelolaan sampah yang berkelanjutan tanpa bergantung pada siapa pun wali kota yang menjabat.

Dengan berbagai catatan tersebut, PSEL bukan sekadar proyek teknologi, melainkan kebijakan strategis yang menuntut perencanaan matang serta keberpihakan pada lingkungan dan masyarakat.

(Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus)