Walhi Lampung Sesalkan RTH Berkurang dan Kawasan Resapan Air Hilang 

Ringkasan Berita:

• Walhi Lampung menyesalakan RTH di Kota Bandar Lampung telah berkurang.
• Kemudian kawasan resapan air juga telah hilang dan sistem drainase tidak diperbaiki secara serius. 
• Sejumlah faktor utama yang memperparah risiko banjir di Kota Bandar Lampung antara lain minimnya RTH.

 Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung menyesalkan bahwa RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Kota Bandar Lampung telah berkurang. 

Kemudian kawasan resapan air juga telah hilang dan sistem drainase tidak diperbaiki secara serius. 

"Ketika RTH terus berkurang, kawasan resapan air hilang dan sistem drainase tidak diperbaiki secara serius, maka banjir menjadi sesuatu yang hampir pasti terjadi setiap musim hujan,” kata Direktur Walhi Irwan Tri Musri, Minggu (8/3/2026). 

Irfan menjelaskan bahwa sejumlah faktor utama yang memperparah risiko banjir di Kota Bandar Lampung antara lain minimnya RTH. 

Kemudian berkurangnya kawasan resapan air, buruknya sistem drainase kota hingga lemahnya pengelolaan sungai.

Baca juga: Penyebab Hujan Ekstrem yang Guyur Bandar Lampung dan Sekitarnya, hingga Picu Banjir

Serta persoalan pengelolaan sampah yang belum tertangani secara optimal.

Walhi Lampung juga menilai pemerintah daerah selama ini masih lebih fokus pada penanganan darurat setelah bencana terjadi.

Seperti pemberian bantuan kepada korban, dibandingkan melakukan upaya pencegahan yang menyasar akar persoalan banjir secara struktural. 

Ia mengatakan, persoalan banjir di Bandar Lampung adalah persoalan tata kelola kota. 

"Tanpa perubahan kebijakan yang serius, banjir akan terus terjadi setiap tahun dan masyarakat kembali menjadi korban,” tegas Irfan.

Walhi Lampung mencatat bahwa roda pemerintahan terkait banjir belum terlihat langkah signifikan yang mampu mengurangi risiko banjir secara nyata. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung dinilai masih mendorong berbagai proyek pembangunan fisik yang tidak memiliki urgensi tinggi.

Sementara persoalan mendasar seperti pengendalian banjir dan perlindungan kawasan resapan air belum menjadi prioritas. 

"Kami mengingatkan bahwa pembangunan kota yang mengabaikan aspek lingkungan hanya akan memperparah risiko bencana di masa depan," kata Irfan. 

Pihaknya menegaskan jangan sampai atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi.