Jamintel Kejagung Gandeng Abpednas Jaga Dana Desa di Lampung

Menurutnya, keberadaan BPD tersebut sangat penting dalam memastikan kesesuaian antara laporan yang tercatat dalam sistem dengan kondisi di lapangan.

“Kita perlu melakukan kroscek apakah angka yang ada di sistem benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Karena yang mengetahui kondisi detail di desa adalah teman-teman BPD,” kata Reda.

Reda menegaskan, program Jaga Desa mengedepankan upaya pencegahan melalui deteksi dini. 

Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam laporan keuangan desa, aparat desa terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan.

Hal tersebut guna mendeteksi dini dan diupayakan diperbaiki terlebih dahulu. 

"Jika laporan di Siskeudes belum sesuai dengan hasil pemantauan BPD, maka kita beri kesempatan pembinaan untuk memperbaikinya,” terangnya.

Dirinya mencontohkan potensi penyimpangan yang kerap terjadi di desa, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan laporan anggaran.

Misalnya pembangunan jalan dilaporkan 100 meter, tetapi kenyataannya hanya 50 meter. Hal-hal seperti ini yang bisa diketahui langsung oleh lembaga tersebut. 

Pihaknya akan mengevaluasi program akan dilakukan secara berkala.

“Sudah ada mekanisme di mana Abpednas bertemu tiga bulan sekali dengan Kejaksaan Negeri untuk melakukan evaluasi,” kata Reda.

Sekretaris Jenderal Abpednas Indonesia Aditya Yusma menegaskan, pihaknya berkomitmen dalam mendukung pembangunan desa.

Kemudian sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.

"Kami berharap peran Abpednas semakin diperhatikan, termasuk dari sisi kesejahteraan anggotanya," katanya.

Pihaknya berkomitmen mendukung program Presiden untuk membangun dari bawah.

"Kami juga berharap ada perhatian terhadap kesejahteraan anggota Abpednas, di banyak tempat dan kesejahteraan Abpednas masih di bawah perangkat dusun,” paparnya.