Berita Lampung

Harga Kedelai Naik, DPRD Lampung Soroti Tingginya Ketergantungan Impor

Mikdar Ilyas mengatakan, kenaikan harga kedelai tidak bisa dilepaskan dari tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor.

Tayang:
Penulis: Riyo Pratama | Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama
KETERGANGUNGAN IMPOR - Anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi II, Mikdar Ilyas. Pihaknya menyoroti tingginya ketergantungan impor dari tingginya harga kedelai. 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kenaikan harga kedelai dari Rp 9.000 menjadi Rp 11.000 per kilogram mulai dirasakan dampaknya oleh para pengrajin tempe, tahu, hingga kecap di Provinsi Lampung. 

Lonjakan ini dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan usaha kecil yang bergantung pada bahan baku tersebut.

Anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi II, Mikdar Ilyas mengatakan, kenaikan harga kedelai tidak bisa dilepaskan dari tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor.

“Ini memang bukan sekadar persoalan daerah. Kedelai yang kita gunakan sebagian besar masih impor, sehingga sangat dipengaruhi situasi global,” ujar Mikdar saat dihubungi Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pelaku usaha kecil, khususnya pengrajin tempe dan tahu, berada dalam posisi rentan karena kenaikan harga bahan baku tidak selalu bisa diimbangi dengan kenaikan harga jual produk.

“Kita harus mencari jalan keluar agar beban pengrajin bisa diringankan. Ini menyangkut kebutuhan pokok masyarakat,” katanya.

Baca Juga Harga Kedelai Naik, Perajin di Bandar Lampung Pilih Perkecil Ukuran Tempe

Mikdar menilai, persoalan kedelai seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah pusat. 

Pasalnya, produk turunan kedelai seperti tempe dan tahu merupakan konsumsi harian masyarakat Indonesia, termasuk di Lampung.

Ia menyebut momentum kenaikan harga ini seharusnya menjadi dorongan untuk memperkuat kemandirian pangan, khususnya komoditas kedelai

Menurutnya, Lampung memiliki potensi besar untuk mengembangkan budidaya kedelai secara masif.

“Selama ini kita sudah surplus untuk padi, jagung, bahkan singkong. Kedelai ini yang masih perlu didorong agar ke depan kita tidak lagi bergantung pada impor,” ujarnya.

Ia juga berharap pemerintah daerah dapat berperan aktif dengan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat, termasuk melalui kementerian terkait.

Selain itu, ia mendorong adanya kebijakan konkret seperti penyediaan bibit unggul, pupuk bersubsidi, hingga jaminan penyerapan hasil panen petani.

Menurut Mikdar, wilayah seperti Lampung Utara dinilai memiliki kesesuaian lahan untuk pengembangan kedelai

Sumber: Tribun Lampung
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved