Perkuat Kepercayaan Publik, Propam Polres Lampung Timur Gaktiplin Personel

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TIMUR - Upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian terus dilakukan dari berbagai lini, termasuk melalui penegakan disiplin internal.

Hal inilah yang tampak dalam kegiatan yang digelar oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Lampung Timur, Rabu (29/4/2026), usai pelaksanaan apel fungsi.

Di lapangan apel Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Timur, suasana tertib dan penuh kedisiplinan menyertai pelaksanaan kegiatan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiplin). 

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasi Propam Iptu Hendrikus Sudaryanto bersama jajaran personel Propam sebagai bentuk pengawasan internal terhadap anggota.

Hendrikus mengatakan, Gaktiplin tidak sekadar menjadi agenda rutin, melainkan bagian dari fungsi strategis Propam dalam menjaga profesionalisme dan integritas anggota Polri, khususnya di unit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Sat Lantas.

"Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh. Setiap personel diperiksa mulai dari sikap tampang, kerapian seragam dinas, hingga potongan rambut," kata dia, Rabu (29/4/2026).

Tak hanya itu, lanjutnya, kelengkapan identitas diri seperti KTP, KTA, dan SIM juga menjadi perhatian. Pemeriksaan turut mencakup administrasi kendaraan, baik dinas maupun pribadi yang digunakan anggota.

Hendrikus menegaskan bahwa disiplin merupakan fondasi utama dalam menjalankan tugas kepolisian. 

Menurutnya, kegiatan Gaktiplin menjadi langkah preventif untuk mencegah potensi pelanggaran sekaligus menjaga citra institusi di mata masyarakat.

"Disiplin bukan hanya soal penampilan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab dan profesionalisme dalam bertugas," ujarnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa setiap anggota Polri harus mampu menjadi teladan, tidak hanya saat bertugas tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan disiplin yang terjaga, pelayanan kepada masyarakat pun diharapkan dapat berjalan lebih optimal.

Ia mengatakan bahwa kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi. 

Apabila ditemukan pelanggaran atau kekurangan, anggota tidak serta-merta diberikan sanksi berat, melainkan melalui tahapan teguran dan pembinaan. 

Pendekatan ini dinilai penting untuk membangun kesadaran, bukan sekadar penindakan.