PUSKADA Soroti Overlapping Wewenang Plt Bupati dan Sekda, DPRD Turun Tangan

Senada, anggota Komisi I, Yulius Heri, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan indikasi kuat adanya maladministrasi serta dugaan pelanggaran regulasi kepegawaian.

"Kami merangkum adanya indikasi maladministrasi, serta pelanggaran terhadap regulasi pengangkatan jabatan yang berpotensi melanggar UU ASN dan peraturan pemerintah. Ini hal yang sangat serius. Lampung Tengah adalah kabupaten besar, jangan sampai kondisi seperti ini terus terjadi," tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi I lainnya, Kadek Asen, menegaskan komitmen DPRD untuk bersikap tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran.

"Kami akan menindak tegas pihak-pihak yang sewenang-wenang melanggar regulasi. Ini tidak boleh dibiarkan," ujarnya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)