Bandar Lampung Didorong Jadi Kota Inklusi

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Yayasan Satunama mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung berkomitmen penuh dalam merealisasikan kota inklusi yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Hal itu lantaran Bandar Lampung dinilai masih minim dalam menyediakan fasilitas yang berpihak bagi penyandang disabilitas, mulai dari jalur pedestrian, trotoar, transportasi umum, hingga sarana kesehatan.

Dengan kondisi tersebut, Yayasan Satunama mendorong pemerintah setempat menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas yang sudah ada.

Hal tersebut diungkapkan perwakilan Yayasan Satunama, Himawan, dalam kegiatan Workshop Penyusunan dan Penyerahan Policy Brief Disabilitas Kota Bandar Lampung kepada DPRD Kota Bandar Lampung di Hotel Emersia, Senin (18/5/2026).

Himawan menilai, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas saat ini barulah langkah di atas kertas yang macet tanpa eksekusi.

Sehingga, pihaknya menilai Pemkot Bandar Lampung harus segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) serta menyusun Rencana Aksi Daerah Disabilitas sebagai panduan kerja yang mengikat.

"Kita ingin mengikis sekat itu. Kelompok rentan punya hak konstitusional yang setara dalam kue pembangunan di Kota Bandar Lampung," ujar Himawan, Senin (18/5/2026).

Selain akses jalan kaki yang menyulitkan, Himawan juga menyoroti fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) yang belum responsif gender dan disabilitas.

Pihaknya meminta ada standardisasi jalur khusus di setiap pusat layanan kesehatan agar kaum disabilitas tidak kian terpinggirkan saat mengakses hak paling dasar mereka.

Mengingat penyandang Disabilitas juga banyak dialami golongan kurang mampu dan keterbatasan akses ekonomi, Yayasan Satunama menyodorkan solusi konkret berupa pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) spesifik.

Lewat BLK ini, para penyandang disabilitas akan ditempa dengan berbagai keterampilan adaptif yang laku di pasar informal dan digital, seperti.

"Di BLK para penyandang disabilitas dapat dilatih mengenai literasi digital dan pengelolaan usaha daring (e-commerce), keahlian terapi spa dan pijat profesional, maupun keterampilan mandiri berbasis minat bakat," kata dia.

Namun, Himawan mengingatkan, seluruh rencana taktis ini mustahil terwujud tanpa sokongan dari pemerintah setempat.

"Muara dari Perwali itu adalah kepastian anggaran. Instansi vertikal seperti Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja harus disuntik alokasi anggaran yang lebih gemuk agar program pengentasan ini bukan sekadar pemadam kebakaran," paparnya. 

Jika berhasil, ia menyebut Bandar Lampung berpeluang besar menjadi barometer atau percontohan kota inklusif bagi 14 kabupaten/kota lain di Bumi Ruwa Jurai.