Pengawasan Internal Diperkuat, Wagub Lampung Minta OPD Stop Buat Program Asal Jalan

“Pemprov Lampung terus mendorong peningkatan kualitas pengawasan internal agar efektivitas pengendalian korupsi semakin optimal,” ujarnya.

Bayana juga mengungkapkan dalam dua bulan terakhir, pengawasan internal berhasil mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara hingga hampir Rp 7 miliar.

Selain itu, Pemprov Lampung juga tengah mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK serta memperbaiki nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang pada 2025 tercatat sebesar 69.

Untuk menyelesaikan sejumlah temuan lama yang sulit ditindaklanjuti, Pemprov Lampung akan bekerja sama dengan BPK dan Asisten Datun melalui mekanisme Sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan hukum.

Di sisi lain, Pemprov Lampung juga memperluas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Setelah keberhasilan RSJ Daerah Provinsi Lampung meraih predikat tersebut, kini sejumlah OPD pelayanan publik termasuk Dinas Pendidikan mulai dipersiapkan menyusul pada awal Juni mendatang.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)