Berita Lampung

WFH Jumat Tekan Pengeluaran Listrik Pemkab Pesawaran hingga Rp 40 Juta per Bulan

Kebijakan WFH yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran setiap hari Jumat mulai memberikan dampak efisiensi.

Tayang:
Penulis: Oky Indra Jaya | Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.co.id/Oky Indra Jaya
KEBIJAKAN WFH - Kantor Bupati Pesawaran. Kebijakan WFH yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran setiap hari Jumat mulai memberikan dampak efisiensi, terutama pada penghematan penggunaan listrik di perkantoran pemerintah daerah. 

Ringkasan Berita:
  • WFH yang diterapkan di Pemkab Peswaran mulai beri dampak efisiensi.
  • Terutama penghematan penggunaan listrik di perkantoran pemerintah daerah.
  • Penghematan listrik mencapai sekitar Rp 40 juta per bulan sejak kebijakan tersebut.

Tribunlampung.co.id, Pesawaran - Kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran setiap hari Jumat mulai memberikan dampak efisiensi, terutama pada penghematan penggunaan listrik di perkantoran pemerintah daerah.

Baca Juga: WFH Lampung, ASN Dilarang Berada di Kafe

Kepala Bagian Organisasi Setdakab Pesawaran, Hairiwira Usman mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki akses langsung terhadap data capaian kinerja aparatur selama penerapan WFH

Menurutnya, data penilaian kinerja pegawai berada di bawah kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Meski demikian, Hairi menegaskan bahwa pelaksanaan tugas di Bagian Organisasi sejauh ini berjalan tanpa kendala berarti. 

Koordinasi pekerjaan tetap dapat dilakukan melalui sistem daring maupun tatap muka apabila terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan langsung di kantor.

“Secara pelaksanaan tidak ada kendala. Koordinasi dapat dilakukan secara daring maupun offline jika ada pekerjaan yang harus dilakukan langsung di kantor. Meskipun WFH diterapkan, pelaksanaannya tetap dilakukan secara hybrid,” ujarnya kepada Tribun Lampung, Senin (1/6/2026).

Terkait dampak penghematan anggaran, Hairi menilai efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) belum terlihat signifikan secara langsung pada tingkat pemerintah daerah. 

Hal itu karena kendaraan dinas masih digunakan oleh pejabat eselon II dan III yang tidak termasuk dalam skema WFH.

Namun, secara keseluruhan kebijakan tersebut tetap memberikan dampak positif. 

Menurutnya, sebagian besar pegawai eselon IV dan staf yang jumlahnya lebih banyak dapat mengurangi mobilitas harian sehingga berkontribusi pada efisiensi penggunaan BBM.

“Secara global tentu ada dampak penghematan karena pegawai eselon IV dan staf yang jumlahnya cukup besar dapat lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar,” katanya.

Sementara itu, dampak paling terasa dari kebijakan WFH terlihat pada pengurangan konsumsi listrik di lingkungan perkantoran Pemkab Pesawaran

Hairi menyebutkan penghematan listrik mencapai sekitar Rp 40 juta per bulan sejak kebijakan tersebut diterapkan pada hari Jumat.

Ke depan, Pemkab Pesawaran berharap kebijakan fleksibilitas kerja dapat diterapkan lebih luas dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. 

Sumber: Tribun Lampung
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved