Korupsi di BGN, Akademisi Unila: Perlu Transparansi Pengelolaan MBG

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kasus dugaan korupsi yang melanda Badan Gizi Nasional (BGN) bisa membuat kepercayaan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin merosot.

Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Lampung (Unila) Sigit Krisbintoro, perlu adanya transparansi dalam pengelolaan MBG ke depannya.

Kejaksaan Agung menetapkan eks Kepala BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola MBG.

Selain Dadan, dua eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya juga menjadi tersangka. 

Dadan, Lodewyk, dan Sony langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya keluar dari Gedung Bundar Kejagung dengan mengenakan rompi tahanan berwarna pink, Rabu (3/6) sore. 

Menurut Sigit, penetapan tersangka terhadap tiga pucuk pimpinan BGN bukan lagi sekadar perkara teknis rotasi jabatan di birokrasi.

Hal ini menjadi indikasi kuat adanya kelemahan pengawasan yang akut, baik dari aspek tata kelola MBG maupun dari aspek pengawasan anggarannya.

Dampak paling nyata dari kasus hukum ini adalah hancurnya legitimasi dan nama baik program MBG di mata masyarakat luas.

Sigit mengatakan, kasus ini memicu sinisme dan keraguan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menyalurkan program MBG secara bersih. 

"Masalah yang menimpa pimpinan BGN mengindikasikan adanya kelemahan pengawasan, baik dari aspek tata kelola MBG maupun dari aspek pengawasan anggaran. Ini tentu punya konsekuensi terhadap persepsi publik tentang tata kelola MBG dan menurunnya kepercayaan publik terhadap program MBG," kata Sigit, Kamis (4/6/2026).

Menurut Sigit, gelombang skeptisisme masyarakat yang sudah di depan mata tidak bisa dibendung jika pemerintah tidak melakukan langkah korektif yang masif.

Publik secara otomatis akan mulai mempertanyakan ke mana aliran dana besar tersebut bermuara dan apakah program ini masih efektif mencapai tujuan awalnya.

"Ke depan tentu perlu adanya evaluasi dan pengawasan menyeluruh terhadap penyelenggaraan MBG, karena publik akan mempertanyakan efektivitas tujuan MBG," paparnya.

Sigit menegaskan, solusi dari krisis multidimensi ini tidak akan selesai hanya dengan mengganti figur pemimpin. "Perlu ada perombakan manajemen MBG yang lebih transparan agar publik bisa melihat alur tata kelola MBG dan penggunaan anggaran berdasar kebutuhan riil penerima MBG," tutur Sigit.

Ia menilai masalah mendasar program MBG terletak pada sistem manajemen yang tertutup, kaku, dan terlalu terpusat (sentralistik). Oleh sebab itu, ia menuntut adanya keterbukaan informasi yang radikal terkait pengelolaan keuangan negara agar masyarakat bisa memantau langsung arus kas dari pusat hingga ke tingkat paling bawah.