Sugiyono Siapkan Rp 150 Juta untuk Jadi CPNS

Meskipun dapat meminimalisasi penyimpangan, Tisnanta mengungkapkan, pengawasan masyarakat  tidak bisa terlalu diharapkan. Sebabnya, hal sangat membutuhkan keberanian. "Mereka akan berhadapan dengan kekuasaan. Ini akan menjadi kesulitan tersendiri. Butuh keberanian yang besar dari masyarakat," tutur Tisnanta.

Libatkan KPK

Pengawasan paling efektif seharusnya dilakukan oleh lembaga yang masih memiliki integritas. Tisnanta menuturkan, salah satu lembaga yang masih dipercaya masyarakat adalah KPK. "Yang dibutuhkan adalah lembaga yang punya integritas. Libatkan KPK dan pengawas- pengawas lain yang memang masih bisa dipercaya," ucap Tisnanta.
Fokus pengawasan, sambung Tisnanta, sebenarnya cukup pada beberapa orang-orang kunci, yaitu kepala daerah, sekretaris daerah, dan badan kepegawaian daerah (BKD). "Juga orang-orang yang dekat dengan mereka. Dengan kewenangan yang mereka miliki, mereka adalah orang-orang kunci yang patut diawasi," ungkap Tisnanta.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Berlian Tihang mengatakan, informasi yang beredar saat ini, proses penerimaan CPNS pada 2013 akan mendapat pengawasan KPK. Berlian berharap, informasi keterlibatan KPK tersebut mampu menjadi pencegah supaya tidak ada lagi pejabat yang berlaku curang dalam proses penerimaan CPNS, dengan meloloskan peserta yang membayar sejumlah uang. "Seandainya ada pejabat yang 'bermain', tentu akan timbul rasa takut sehingga urung berbuat demikian. Sehingga, (proses penerimaan CPNS) benar-benar murni. Karena, pemerintah juga berharap mendapatkan PNS yang profesional yang memiliki kemampuan," tutur Berlian.(her/rid)