APJII Lampung Tolak Kebijakan DNI Pemerintah

Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan
alasan mengapa mengeluarkan kebijakan relaksasi DNI itu.

Salah satu di antaranya adalah evaluasi pemerintah terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 tahun 2016 tentang DNI.

Dari hasil evaluasi itu, beberapa bidang usaha masih belum menunjukan ketertarikan investor untuk masuk.

Meski sudah boleh dibuka untuk asing. Maka itu, munculah kebijakan relaksasi DNI tersebut.

APJII, kata Jamal, memahami apa yang menjadi dasar keputusan pemerintah melalui relaksasi  kebijakan tersebut.

Namun seyogyanya pemerintah juga harus memikirkan nasib mayoritas pelaku usaha lokal juga aspek kedaulatan digital merah putih.(*/byu)