Belum Lakukan Perekaman, Pemerintah Blokir 537 Ribu Data Kependudukan Warga Lampung

Pemerintah akhirnya melakukan tindakan tegas dengan menonaktifkan data kependudukan 537 ribu warga Lampung.

Belum Lakukan Perekaman, Pemerintah Blokir 537 Ribu Data Kependudukan Warga Lampung
Ist
Kadisdukcapil Lampung Achmad Saefullah (kanan) saat berbincang dengan Pjs Gubernur Lampung Didik Suprayitno, Senin (12/3/2018). 

Laporan Reporter Tribun Lampung Noval Andriansyah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah akhirnya melakukan tindakan tegas dengan menonaktifkan data kependudukan 537 ribu warga Lampung.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut atas peringatan Dirjendukcapil Kemendagri yang akan menonaktifkan data kependudukan warga yang belum melakukan perekaman sampai 31 Desember 2018.

“Sementara dinonaktifkan dulu data kependudukannya. Kalau yang bersangkutan melakukan perekaman, maka akses kependudukannya bisa diaktifkan lagi,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lampung Achmad Saefullah, Senin 7 Januari 2019.

Jumlah 537 ribu warga tersebut, kata Achmad, sudah berkurang dari data per November 2018 yaitu sebanyak 550 ribu.

Upaya sosialisasi kepada warga yang belum melakukan perekaman, terus Achmad, terus dilakukan. Seperti melaksanakan program jemput bola ke titik yang diprioritaskan atau banyak pemilih pemula.

Seperti sekolah, pesantren, lapas dan tempat keramaian.

BREAKING NEWS - Semua Lelang Proyek Dinas PUPR Lampung Selatan Dibahas di Rumah Kontrakan

Sayang, Achmad belum bisa membeberkan data rinci per kabupaten/kota. Mantan Kasatpol PP Lampung tersebut mengaku sedang berada di luar kantor.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengambil tindakan tegas kepada penduduk dewasa dengan usia di atas 23 tahun yang belum juga melakukan perekaman data KTP elektronik atau e-KTP.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh memberikan waktu perekaman kepada penduduk dewasa hingga 31 Desember 2018.

Rumah Rusak Diterjang Tsunami, Ratusan Warga Sebesi Pilih Bertahan di Pengungsian

"Apabila sampai 31 Desember 2018 belum merekam, maka akan kami sisihkan datanya, akan kami blokir," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Halaman
12
Penulis: Noval Andriansyah
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved