Kasus Suap Lampung Selatan

Jadi Justice Collaborator, Agus BN dan Anjar Asmara Dapat 'Hadiah' Tuntutan 4 Tahun

Jadi Justice Collaborator, Agus BN dan Anjar Asmara Dapat 'Hadiah' Tuntutan 4 Tahun

Jadi Justice Collaborator, Agus BN dan Anjar Asmara Dapat 'Hadiah' Tuntutan 4 Tahun
Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa
Terdakwa Agus Bhakti Nugroho (kanan) dan Anjar Asmara berpelukan dengan kuasa hukumnya seusai sidang kasus dugaan suap proyek Dinas PUPR Lampung Selatan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Kamis, 14 Maret 2019. Keduanya dituntut empat tahun penjara berkat dikabulkannya permohonan menjadi justice collaborator. 

Jadi Justice Collaborator, Agus BN dan Anjar Asmara Dapat 'Hadiah' Tuntutan 4 Tahun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Teka-teki jawaban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan terdakwa suap fee proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan Agus Bhakti Nugroho dan Anjar Asmara, akhirnya terungkap, Kamis (14/3).

Dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang, kemarin, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Subari Kurniawan mengatakan, permohonan justice collaborator keduanya dikabulkan.

"Pertimbangan pemohon JC yang telah diajukan disetujui oleh pimpinan KPK. Pedoman JC yaitu, yang bersangkutan adalah pelaku, mengakui kejahatannya, dan bukan pelaku utama," ungkap Subari.

Terdakwa Agus BN yang merupakan anggota DPRD Lampung nonaktif ini ditetapkan sebagai JC oleh pimpinan KPK pada 22 Februari 2019, tertuang dalam surat nomor 346 tahun 2019.

Sementara JC untuk Anjar Asmara yang merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan ditetapkan pada 24 Januari 2019, tertuang dalam surat nomor 171 tahun 2019.

Subari meneruskan, dengan pemberian JC, maka kedua terdakwa mendapat penghargaan berupa keringanan tuntutan.

Keduanya dituntut empat tahun penjara dikurangi masa tahanan dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan.

"Yang meringankan, terdakwa Agus BN bersikap kooperatif, terus terang, dan mengungkap pelaku lain yakni Zainudin, dan penerimaan-penerimaan oleh angota lain seperti anggota DPRD," jelas Subari.

Kuasa Hukum Agus BN dan Anjar Asmara Kompak Sebut Tuntutan 4 Tahun Sangat Ringan

Yang memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung pemerintah dan masyarakat dalam memberantas tindak korupsi.

Halaman
1234
Penulis: hanif mustafa
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved