PT KAI Divre IV Tanjungkarang

PT KAI Divre IV Tanjungkarang Sosialisasi Grondkaart

memberi pemahaman tentang “Grondkaart” sebagai alat bukti yang sah itulah PT KAI secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan sosialisasi

PT KAI Divre IV Tanjungkarang Sosialisasi Grondkaart
ISTIMEWA
Senior manager aset divre IV Tanjung Karang melakukan sosialisasi kepada ratusan warga bantaran rel kereta api, Desa Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Maraknya kasus penyerobotan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), membuat para petinggi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) akan mengambil tindakan hukum kepada siapapun yang telah memperjualbelikan atau menyewakan aset milik PT KAI.

Para penyerobot aset yang telah menggunakan baik untuk tempat tinggal maupun untuk usaha selalu berkilah kalau dasar kepemilikan aset berupa “Grondkaart” bukanlah alat bukti yang sah.

Itu membuat mereka lupa untuk melakukan kewajibannya dalam hal sewa-menyewa bahkan tidak mau mengakui kalau aset tersebut adalah milik PT KAI.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, keabsahan "Grondkaart" dan Hukum Kolonial menjadi isu yang selalu dijadikan kambing hitam oleh mereka yang sudah terlanjur nyaman menempati lahan BUMN secara ilegal.

Untuk memberi pemahaman tentang “Grondkaart” sebagai alat bukti yang sah itulah PT KAI secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. 

PT KAI memperoleh aset tanah dengan bukti Gronkaart sebagai warisan dokumen yang menjadi bagian dari proses nasionalisasi atas semua perusahaan kereta api kolonial berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan No.2 tanggal 6 Januari 1950.

Hingga saat ini masih menyisakan permasalahan penyerobotan dan klaim atas tanah negara yang dikelola BUMN oleh oknum masyarakat yang menempati tanah negara tersebut.

Grondkaart merupakan hasil dari sistem hukum era kolonial, jadi bukan sistem hukum itu sendiri atau aturan hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut Grondkaart menjadi alat bukti yang merujuk pada objek tetap yaitu tanah sebagai aset.

Grondkaart dibuat untuk membuktikan objek sebagai milik negara atau terkait erat dengan kepentigan negara.

Halaman
1234
Editor: wakos reza gautama
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved