Nasib Kota Baru di Tangan Gubernur Lampung Arinal yang Sempat Mangkrak Habiskan Rp 414 Miliar
Sempat Mangkrak Padahal Sudah Habiskan Anggaran Rp 414 Miliar, Ini Kata Gubernur Lampung Arinal Mengenai Kota Baru
Penulis: Beni Yulianto | Editor: wakos reza gautama
lihat foto
"Jadi, ada pesan khusus di sana ketika ada hutan kota dan lahan register. Selain menjadi paru-paru kota, lahan di sana bisa jadi Grand City sebagai salah satu destinasi wisata. Dengan harapan, jangan sampai ketika memasuki hari libur, Kota Baru jadi kota hantu (sepi)," lanjutnya.
Selain itu, Meydianra menerangkan perpindahan pusat pemerintahan Provinsi Lampung dari Kota Bandar Lampung ke Kota Baru, Lampung Selatan, akan mengurai kemacetan sekaligus memeratakan pembangunan.
"Ini pendapat saya secara pribadi. Selain mengurangi kemacetan, juga akan ada pemerataan pembangunan," ujarnya.
Mengenai infrastruktur, Meydianra mengungkapkan Kota Baru sudah memiliki gardu induk listrik.
Kemudian sudah terbangun jalan, meskipun saat ini mulai mengalami kerusakan di beberapa titik.
"Rencananya tahun ini ada perbaikan jalan dari Dinas Pekerjaan Umum menuju Kota Baru," katanya.
Kendati demikian, pihaknya tetap menunggu arah kebijakan resmi Gubernur Arinal, apakah pembangunan Kota Baru masuk dalam skala prioritas atau tidak.
Ini mengingat keuangan Pemprov Lampung sekarang mengalami defisit mencapai Rp 1,7 triliun.
Jadikan Prioritas
Wakil Ketua DPRD Lampung dari Fraksi Partai Golkar Ismet Roni menyatakan DPRD siap membahas anggaran pembangunan Kota Baru dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung.
"Memang sesuai dengan konsep awal, kami mendukung Pak Gubernur untuk melanjutkan pembangunan Kota Baru," katanya, Sabtu (22/6/2019).
Ismet menjelaskan tim DPRD akan membahas anggaran kelanjutan pembangunan Kota Baru bersama tim anggaran Pemprov Lampung.
"Nanti kami bahas bersama, diskusi dengan tim anggaran pemprov. Saya yakin di DPRD semua (anggota) setuju," ujarnya.
Sempat Mandek dan Terbengkalai
PERINTISAN proyek Kota Baru sebagai pusat pemerintahan baru Provinsi Lampung berlangsung sejak 2010 pada era kepemimpinan periode kedua Gubernur Sjachroedin ZP.
