Nasib Kota Baru di Tangan Gubernur Lampung Arinal yang Sempat Mangkrak Habiskan Rp 414 Miliar

Pada masterplan tahap awal saat itu, Pemprov Lampung menargetkan mulai dari infrastruktur jalan, kemudian pusat perkantoran, dan terakhir kawasan bisnis.

Pada 2012, Pemprov Lampung mulai membangun Kantor Gubernur Lampung bersamaan dengan tiga bangunan lain, yakni Gedung DPRD Lampung, Masjid Agung, dan Balai Adat.

Sampai 2014 dan saat ini, di lokasi Kota Baru sudah berdiri Kantor Gubernur, Gedung DPRD, Masjid Agung, Balai Adat, serta Rumah Sakit Bandar Negara Husada (RSBNH).

Bahkan RSBNH sudah mulai beroperasi dan melayani pasien.

Sjachroedin ketika itu juga menargetkan Kantor Gubernur Lampung sudah bisa berfungsi pada April 2014, atau dua bulan sebelum masa jabatannya habis.

Namun, hingga pelantikan gubernur penggantinya, M Ridho Ficardo, 2 Juni 2014, pembangunan Kantor Gubernur di Kota Baru belum selesai.

Pembangunan pun mandek sejak saat itu.

Selain karena kondisi keuangan daerah, Gubernur Ridho menyatakan lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pertanian, serta pengembangan potensi wisata.

Tak hanya alasan tersebut, Pemprov Lampung ketika itu juga menunda kelanjutan pembangunan Kota Baru atas dasar instruksi Presiden Joko Widodo pada 2015.

Dalam instruksinya, Jokowi menyatakan tidak boleh ada pembangunan kantor pemerintah sampai 5 tahun berikutnya.

Ia menyampaikan instruksi tersebut di hadapan Gubernur dan Kapolda se-Indonesia.

Alhasil, kawasan Kota Baru tempat berdirinya Kantor Gubernur Lampung dan bangunan perkantoran menjadi terbengkalai. 

Tribun Lampung pernah memberitakan banyak material bangunan di kantor gubernur yang rusak.

Mulai dari atap bangunan jebol, sejumlah kaca jendela dan pintu kaca pecah, ruangan kotor, dinding-dinding bangunan bernoda coret-coretan, hingga rumput ilalang dan pohon jagung tumbuh menggelilingi bangunan kantor.

Catatan Tribun Lampung, pembangunan Kota Baru telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 414,15 miliar.