Nasib Kota Baru di Tangan Gubernur Lampung Arinal yang Sempat Mangkrak Habiskan Rp 414 Miliar
Sempat Mangkrak Padahal Sudah Habiskan Anggaran Rp 414 Miliar, Ini Kata Gubernur Lampung Arinal Mengenai Kota Baru
Penulis: Beni Yulianto | Editor: wakos reza gautama
lihat foto
Jumlah itu terbagi atas anggaran untuk infrastruktur jalan hingga 2014 sebesar Rp 240,15 miliar serta infrastruktur empat bangunan hingga 2013 sebanyak Rp 174 miliar.
Adapun pembangunan RSBNH merupakan program dengan anggaran dari pemerintah pusat.
Anggaran ini turun pada era pemerintahan Gubernur Sjachroedin.
Compact City
Terkait kelanjutan pembangunan Kota Baru, pengamat tata kota IB Ilham Malik menyarankan konsepnya benar-benar baru sehingga bisa berkelanjutan, memiliki daya tarik, dan membuat warga nyaman.
Selain itu, menurut Ilham, sebagai rencana strategis untuk mengurangi beban dan menyelesaikan masalah di Kota Bandar Lampung, Kota Baru sebisa mungkin menerapkan teknologi yang benar-benar baru.
"Contohnya, menggunakan transportasi publik, sepeda, (fasilitas) jalan kaki, dan sebagainya. Contoh lain, menerapkan sistem drainese yang terhubung dengan jaringan air bersih," kata Dosen Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung itu, Sabtu malam.
Ilham menerangkan pembangunan Kota Baru idealnya menerapkan konsep Compact City.
Merujuk sejumlah sumber, konsep Compact City memfokuskan pada kepadatan hunian yang tinggi dengan mengandalkan transportasi publik guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
"Kalau tidak menerapkan Compact City, bisa menimbulkan kekacauan tata kota. Jangan menerapkan Urban Strawl (memfokuskan perpindahan penduduk ke daerah pinggiran), karena nanti malah akan menjadi 'kota gepeng'. Maksud 'kota gepeng', keberadaan orang dan logistik jadi menyebar, banyak jalan akan rusak, dan berisiko menimbulkan banjir," paparnya.
Ilham pun menilai, dengan berada di Lamsel, lokasi Kota Baru sebenarnya antara tepat atau tidak tepat lantaran tidak ada opsi lahan lain.
Namun demikian, ia berharap Kota Baru bisa menjadi kota satelit yang artinya secara fisik terpisah, tetapi secara kegiatan menyatu.
"Dengan pembangunan kompleks kantor gubernur di sana, harapannya bisa mempercepat perkembangan daerah di sekitarnya. Hanya, yang menjadi tantangan perkembangannya adalah soal lahannya. Untuk membangun kompleks kantor pemda, membutuhkan lahan dengan luas 1.000 hektare. Sehingga, perlu cara baru agar kantor pemda bisa berdiri dan daerah sekitar bisa berkembang," terangnya.
(Tribunlampung.co.id)
