Tribun Lampung Utara

Cegah Pungli, Disdiskbud Bakal Tindak Tegas Kepsek Terbukti Jual Beli Bangku

Terkait pencegahan adanya peluang pungli dengan dalih jual beli bangku, Merlyn Sofia menegaskan tidak diperboleh ada sistem jual beli bangku.

Cegah Pungli, Disdiskbud Bakal Tindak Tegas Kepsek Terbukti Jual Beli Bangku
Tribunlampung.co.id/Anung
Daftar PPDB di SMP Negeri 1 Kotabumi. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Sebanyak 7.872 siswa akan diterima di 69 sekolah SMP Negeri di kabupaten Lampung Utara.

Mereka akan mengikuti pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP negeri di Lampura mulai Senin - Kamis 1 Juli hingga 5 Juli 2019.

Kasie SMP, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupten Lampung Utara Merlyn Sofia mengatakan dari 69 SMPN  yang ada  di Kabupaten Lampung Utara, hanya 19 yang menggunakan sistem online tersebut. Penerimaan siswa baru sistem online akan dimulai pada Senin, 1 Juli 2019 hingga Jumat, 5 Juli 2019.

Sesuai Permendikbud 20/2019 yang merupakan revisi Permendikbud 51/2019 diharapkan semua SMP di Lampura bisa menjalankan prosedur sesuai ketentuan untuk meminimalisir segala macam hal yang bisa memicu polemik.

”Untuk langkah antisipasi, kita telah membentuk tim yang akan memantau pelaksanaan PPDB di tiap kecamatan yang ada,” jelasnya.

Lebih lanjut, Merlyn menambahkan, nantinya dalam penggunaan sistem zonasi, pihaknya akan menerapkan pembagian quota seperti yang telah diatur Permendikbud 51/2019 dan aturan tentang perubahan quota, serta surat edaran Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri).

Ramalan Zodiak atau Horoskop Lengkap Besok Selasa 2 Juli 2019, Virgo Sakit Kepala Akibat Stres

Akan diterapkan pembagian quota yang terbaru. PPDB dibagi tiga quota yakni 80 persen zonasi, 15 persen prestasi, dan lima persen jalur pindahan.

”Sistem zonasi telah diatur dalam Permendikbud Nomor  51 Tahun 2019 yang telah dirubah menjadi Permendikbud Nomor  20 tahun 2019, yang mengatur sekolah melaksanakan zonasi jarak tempat tinggal terdekat dari sekolah,” katanya, Senin 1 Juli 2019.

Disinggung terkait pencegahan adanya peluang pungli dengan dalih jual beli bangku, Merlyn Sofia menegaskan tidak diperboleh ada sistem jual beli bangku.

”Jika ada yang terbukti Kepala Sekolah yang melakukan pungli jual beli bangku maka akan dilakukan sanksi tegas. Tidak boleh itu, itu sangat merugikan masyarakat,”tegasnya.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi) 

Penulis: anung bayuardi
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved