MK Kehilangan 3 Anggota Keluarganya yang Tewas Saat Bentrok Berdarah di Register 45 Mesuji

Guna meredam agar tidak adanya konflik susulan, pemerintah daerah terus menjalin komunikasi dengan unsur Forkopimda. "Kita terus berkoordinasi dengan aparat kepolisan dan TNI," kata Nunik.

Selain itu, Nunik juga mengajak Pemkab Mesuji dan Pemprov Lampung untuk berkolaborasi memikirkan biaya pengobatan korban bentrok yang saat ini tengah di rawat di rumah sakit.

Sementara Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memintaketegasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI terkait lahan di register 45. Ini agar tak jadi konflik yang berkepanjangan.

Menurut Arinal, KLHK sebagai pihak yang berwenang untuk menangani konflik tanah Register 45 harus mencarikan solusi penangan konflik.

"Karena Pemerintah Provinsi Lampung hanya memiliki kemampuan mengendalikan konflik yang sifatnya sesaat," ujarnya dalam konferensi pers di Ruang Rapat Utama Gubernur, Kamis.

Kawasan register, lanjutnya, merupakan tanggung jawab Kementerian Kehutanan, maka Kementerian Kehutanan harus lebih serius masuk ke wilayah tersebut.

Menurutnya saat ini fungsi hutan register di Provinsi Lampung sebagian besar sudah beralih ke fungsi ekonomi, sehingga membuat puluhan ribu hektare luas hutan memiliki kelemahan yang mengakibatkan perambah bebas berbuat.

500 Personel

Terkait pengamanan pasca bentrokan, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, sudah ada 500 personel gabungan baik dari unsur TNI dan Polri.

"Unsur Polri terdiri dari Brimob, Sabara, Reserse, Intelijen, Anggota Polres Mesuji dan 100 personil dari unsur TNI dari kodim 0426 Tulang Bawang,” jelasnya.

Disinggung soal keterlibatan Polda Sumatera Selatan dalam pengamanan bentrokan ini, Pandra menjelaskan bahwa Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Ariyanto melakukan koordinasi antar pimpinan agar bisa ditindaklanjuti sinergitas antara forum koordinasi pimpinan daerah.

“Tidak lanjut ke bawah kepada Kapolres Mesuji, Polda Lampung dan Kapolres Mesuji OKI Polda Sumatera Selatan untuk melakukan upaya melokalisir agar tidak terjadi bentrok susulan, dengan upaya prefentif dan mengedepankan tokoh masyarakat dan agama,” tegas Pandra.