Jenderal Purnawirawan TNI Kurang Dikenal namun Bergelar Profesor, Diusulkan Jadi Menteri Pertahanan

Jokowi menambahkan, presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kabinet dan kementerian kecuali yang diatur undang-undang.

Kementerian yang tidak bisa ditiadakan itu adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Selebihnya bisa diatur dengan perpres," ujar Jokowi.

Selain ada kementerian baru, Jokowi juga menyebut ada kementerian yang akan dilebur menjadi satu.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya wartawan usai menghadiri HUT Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Rabu sore.

Ada yang digabung, ada yang muncul yang baru," kata Jokowi.

Namun, Jokowi belum mau buka-bukaan soal kementerian yang akan digabung. Ia meminta publik sabar menunggu dan tidak berspekulasi lebih jauh.

"Nanti kalau sudah waktunya tahu semua. Jangan nebak-nebak," kata Jokowi.

2. Komposisi Parpol vs Profesional

Jokowi menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi.

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Selain mengungkap gambaran komposisi kabinet mendatang, Jokowi juga menegaskan bahwa Jaksa Agung mendatang tidak berasal dari representasi partai politik.

Berbeda dengan saat ini, dimana Jaksa Agung merupakan mantan kader Partai Nasdem.

"(Jaksa Agung) tidak dari partai politik," kata Jokowi.

Usai menghadiri HUT Pramuka di Cibubur, Jokowi pun menegaskan semua pihak harus menerima komposisi tersebut.

Termasuk ketua umum dan elite parpol.

Meski mendapat jatah yang lebih sedikit dibanding kalangan profesional, namun elite parpol tak boleh menolak.

Sebab, penyusunan kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden.

"Kamu tahu tidak kabinet itu apa? Kabinet itu hak prerogatif presiden. Menteri itu adalah hak prerogatif presiden," kata Jokowi saat ditanya wartawan apakah parpol bisa menerima komposisi yang telah ditetapkan.

3. Menteri Muda

Jokowi mengatakan, dirinya sudah memilih menteri berusia muda untuk masuk ke dalam pemerintahan periode kedua bersama Ma'ruf Amin.

Calon menteri itu ada yang usianya di bawah 35 tahun, bahkan ada yang di bawah 30 tahun.

"Mereka berasal dari profesional, bukan partai. Punya pengalaman manajerial yang kuat," ujar Jokowi.

Terkait dengan usia muda ini, ketika ditanya apakah mereka berasal dari start up, Jokowi hanya tersenyum.

Ia tidak mengiyakan, tidak juga menampiknya.

Jokowi pun menceritakan, ketika menyaring calon-calon menteri usia muda ini, banyak sekali nama yang masuk.

"Tetapi saya mempertimbangkan kemampuan manajerialnya. Ada yang sangat percaya diri, tapi lemah manajerialnya," ujarnya.

Jokowi melanjutkan, menteri usia muda ini akan duduk di kementerian yang lama, bukan yang baru.

"Makanya dibutuhkan manajerial yang kuat," katanya.

4. Waktu Pengumuman

Presiden Joko Widodo mengatakan, penyusunan nama-nama menteri untuk kabinet periode kedua sudah selesai.

Pengumuman soal kabinet akan diumumkan secepatnya.

"Bisa Agustus atau bisa juga Oktober saat pelantikan," kata dia.

Jokowi mengaku belum bisa memastikan waktu pengumuman karena harus melihat dan menunggu momentum yang tepat.

"Ya kita melihat momentumnya melihat mendesak atau tidak mendesak kebutuhan itu kita lihat," kata dia.

• Dibawa Masuk ke Dalam Lift, Model Cantik Ditemukan Tewas di Lobi Apartemen

• Gadis 17 Tahun Disekap 4 Hari, Orangtua Laporkan Anak Hilang dan Terkejut Dengar Cerita Korban

Ia menyadari masyarakat umum sudah tak sabar menunggu kabinet baru diumumkan.

Begitu juga para pelaku pasar.

"Kalau kita lihat masyarakat menunggu, pasar juga menanti, sehingga sebetulnya, sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik. Tetapi ini tetep masih kita hitung," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Jenderal Negosiator Perdamaian Ini Disebut-sebut Calon Menhan di Kabinet Jokowi II"