Antisipasi Kenaikan Iuran BPJS, Diskes Alokasikan Dana Rp 18 Miliar Bagi PBI BPJS di Lampung Utara

Menyusul kebijakan pemerintah pusat untuk menaikan iuran BPJS  yang akan mulai diberlakukan tepat di awal tahun 2020 nanti.

Dodi Sumardi, Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kotabumi membenarkan hal itu, menurutnya dalam seharinya kurang lebih ada sekitar 5 hingga 6 orang yang datang ke kantor layanan jaminan kesehatan tersebut.

Kedatangan mereka, kata dia, bertujuan untuk mengurus administrasi terkait tingkatan kelas yang terdaftar di kartu kepesertaan selama ini.

"Secara persentasenya saya belum bisa memastikan angka dan tingkat kelasnya, soal itu ada dibagian data yang membidanginya. Kalau seharinya kurang lebih 5 hingga 6 orang ada yang sengaja datang untuk mengurus penurunan kelas," kata Dodi, Senin 18 November 2019. 

Ia tidak menampik, jika penurunan kelas yang dilakukan oleh sejumlah peserta tersebut dimungkinkan karena rencana kenaikan tarif iuran BPJS yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu.

Ia menuturkan, pilihan peserta untuk turun kelas memang diperbolehkan asalkan sudah menjadi peserta selama setahun.

Akan tetapi, yang harus diingat jika peserta tersebut turun kelas, maka pelayanan yang diberikan pun juga secara otomatis akan berbeda.

“Tapi tidak serta merta kami terima karena syaratnya harus lebih dulu satu tahun di kelas itu baru bisa turun kelas," ujarnya.

“Tidak menutup kemungkinan mereka yang turun kelas itu dikarenakan kenaikan tarif iuran yang mulai berlaku awal tahun depan bisa juga karena alasan lainnya. Memang tidak ada aturan yang melarang hal itu, dan itu dibolehkan," katanya.  

Diketahui pemerintah telah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai Januari 2020.

Kenaikan iuran itu mencapai dua kali lipat dari tarif saat ini.

Kelas III mandiri dari semula Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan, kelas II mandiri naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, serta kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.

Kenaikan iuran ini tertuang dalam Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019 lalu.

Beberapa warga Lampung Utara mengungkapkan alasannya mengapa memutuskan turun kelas BPJS Kesehatan.

Eriz (45) warga jalan Gotong Royong, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara (Lampura) mengaku keberatan jika harus menanggung biaya iuran yang berlipat ganda.