Tribun Pringsewu

Kadisdik Pringsewu Klaim Surat Kemendikbud Normatif: Tidak Ada Perintah Bayarkan TPG 84 Guru Eks K2

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pringsewu menilai surat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI normatif.

tribulampung.co.id/r didik budiawan c
Guru Eks K2 sambangi DPRD Pringsewu dalam rangka mengadukan persoalan TPG yang belum terbayarkan. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pringsewu menilai surat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI normatif.

Surat tersebut Nomor: 10774/B1.1/PR/2019 perihal Tanggapan Atas Konsultasi Mekanisme TPG Yang Belum Dibayarkan Tahun 2018 dan 2019 yang ditandatangani Sekretaris Direktorat Jendral Guru dan Tenaga KePendidikan Kemendikbud RI MQ.Wisnu Aji.

Surat itu diterbitkan untuk menanggapi konsultasi Forum Komunikasi Guru Bersertifikat Pendidik (FKGBP) Pringsewu terkait TPG 84 guru eks K2 yang belum dibayarkan. Nilainya sekitar Rp 1 miliar.

"Saya lihat tadi sepintas balasan surat dari Kementrian, ya itu normatif," ungkap Kepala Disdikbud Pringsewu Heri Iswahyudi saat dihubungi, Kamis, 5 November 2019.

Menurut Heri, tidak ada perintah dalam surat tersebut untuk segera membayarkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tersebut.

Dia mengatakan, dalam surat tersebut normatif, bisa dibayarkan kalau memenuhi syarat-syaratnya.

Jadi, kata dia, apa yang dilakukan oleh Disdikbud sudah sesuai dengan petunjuk teknis saat itu 2018.

Kemudian, lanjut Heri, di 2019 petunjuk teknisnya ada lagi, yakni dengan tidak menyebutkan syarat SK fungsional.

Heri mengatakan, rekan-rekan guru eks K2 berharap TPG 2018 itu dibayar atas dasar petunjuk teknis 2019.

"Beda juknisnya (petunjuk teknis), (TPG) 2018 ya aturannya 2018 juknisnya gitu," tutur Heri.

Halaman
1234
Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved