TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LIWA - Komisi 3 DPRD Lampung Barat meminta Dinas Sosial memverifikasi data penerima bantuan iuran (PBI).

Pasalnya, data PBI di Lampung Barat dinilai tidak akurat.

Hal itu terungkap dalam hearing di ruang sidang DPRD Lambar, Rabu (15/1/2020).

Saat pembahasan, diketahui terdapat data yang tidak cocok, seperti penerima dengan NIK tidak valid, NIK ganda, dan PBI yang tergolong tidak miskin.

Dibutuhkan verifikasi data terbaru untuk melihat kesesuaian penerima manfaat PBI.

• DPRD Lambar Sebut Pemangkasan PBI BPJS Kesehatan di Lampung Barat Sangat Meresahkan

• 12.137 Penerima PBI di Lampung Barat Dipangkas, Pemkab Janji Carikan Solusi Terbaik

• Siltap Aparat Pekon di Lambar Naik Setara PNS Golongan IIA

• Raden Intan dan Taufiqurrahman Bantah Kerugian Negara Rp 4 Miliar dalam Pembangunan RSUD Pesawaran

Kepala BPJS Kesehatan perwakilan Lampung Barat Riadi mengatakan, terdapat 50 keluarga yang sudah mengundurkan diri dari PBI.

"Ada 50 keluarga yang mengundurkan diri sejak adanya penerima PBI yang dipangkas. Penerima itu kebanyakan mengungkapkan mereka masuk PBI tanpa mengajukan diri," ujar Riadi.

Artinya, dari PBI tahun 2019 yang berjumlah 26 ribu lebih, terdapat beberapa keluarga yang tidak tergolong miskin.

Ditambah dengan adanya data NIK tidak valid dan data NIK ganda.

Riadi mengungkapkan, pihaknya menunggu hingga tanggal 31 Januari untuk penerima PBI yang dipangkas mengajukan diri sebagai pengguna BPJS mandiri.