Komisi 3 Minta Dissos Verifikasi Data PBI Lampung Barat

Komisi 3 DPRD Lampung Barat meminta Dinas Sosial memverifikasi data penerima bantuan iuran (PBI).

Komisi 3 Minta Dissos Verifikasi Data PBI Lampung Barat
Tribun Lampung/Ade
Komisi 3 DPRD Lampung Barat menggelar hearing membahas penerima bantuan iuran (PBI) di ruang sidang, Rabu (15/1/2020). 

"Kita tunggu hingga akhir Januari ini. Jika mengajukan diri untuk menggunakan BPJS mandiri hari ini contohnya, besoknya langsung bisa berubah. Namun, jika sudah lewat dari Januari ini, harus menunggu selama 14 hari baru bisa diproses," ungkapnya.

Anggota DPRD Komisi 3 Lampung Barat Ismun Zani mengatakan, pihaknya mengadakan hearing dengan dua tujuan.

"Yaitu membantu verifikasi data penerima manfaat PBI tahun 2019 dan 2020 agar jelas, juga untuk membahas anggaran terkait apakah akan ada penambahan, sehingga penerima PBI dipangkas yang berhak masuk tetap menerima manfaat di tahun 2020 ini," jelas Ismun.

Anggota Komisi 3 Nopiyadi mengatakan, pemangkasan PBI layak apa tidaknya harus dilihat dahulu.

"Seperti untuk 7 ribu lebih penerima yang dipangkas itu, dan NIK yang tidak valid yang mana, NIK ganda yang mana, datanya seperti apa itu harus dibahas bersama," kata Nopiyadi.

Penerima PBI Dipangkas

Sebelumnya DPRD Lampung Barat menyesalkan kebijakan pemkab memangkas PBI.

Anggota Komisi 3 Nopiyadi mengatakan, pemangkasan PBI membuat resah.

"Seharusnya jika mau ambil kebijakan (DPRD) diajak bareng, karena pengesahan anggaran itu lewat kita," ujar Nopiadi, Senin (6/1/2020).

Dia menjelaskan, tidak ditambahnya kuota PBI karena awalnya mempertimbangkan defisit anggaran.

Halaman
123
Penulis: Ade Irawan
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved