Tribun Bandar Lampung

Pemkot Bandar Lampung Tunggu Pencairan Triwulan IV Utang DBH Pemprov Lampung Tahun 2018-2019

Pemerintah Kota Bandar Lampung masih menunggu proses pencairan DBH Pemprov Lampung Tahun 2018-2019.

Pemkot Bandar Lampung Tunggu Pencairan Triwulan IV Utang DBH Pemprov Lampung Tahun 2018-2019
Tribunlampung.co.id/Sulis
Wali Kota Herman HN dikonfirmasi usai meresmikan Kelurahan Kemiling Raya. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Terkait utang dana bagi hasil (DBH) dari Pemprov Lampung yang bakal dilunasi di triwulan I (TW I) tahun 2020, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung masih menunggu proses pencairannya.

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengatakan, pihaknya berharap DBH ini bisa segera dilunasi oleh Pemprov Lampung agar bisa dialokasikan untuk pembangunan berbagai bidang di Kota Tapis Berseri.

DBH terutang oleh pemprov ini juga terjadi di kabupaten/kota lainnya selain Bandar Lampung.

"Kapan pencairannya? kami berharap segera direalisasikan. Kalau uangnya sudah ada gampang belanjainnya (mengalokasikan DBH)," kata Herman usai meresmikan kantor Kelurahan Kemiling Raya, Kecamatan Kemiling, Senin (27/1/2020).

Sebelumnya Herman menyampaikan jika DBH yang harus dibayarkan Pemprov Lampung ke pemerintah kota sebesar Rp 200 miliar.

Herman HN Resmikan 2 Kantor Kelurahan di Kecamatan Kemiling, Dapat Aduan Ini di Sela Acara

BREAKING NEWS Ratusan Lurah Datangi Kantor Pemkot Bandar Lampung, Gara-gara Wakil Wali Kota?

Kabur ke Mesuji, Pencuri Motor Diringkus Polsek Kotabumi Utara

Herman HN Resmikan 2 Kantor Kelurahan di Kecamatan Kemiling, Dapat Aduan Ini di Sela Acara

Dikatakannya bahwa utang DBH harus dibayarkan karena merupakan utang pajak.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandar Lampung Wilson Faisol mengatakan, mengenai nilai utang DBH pemprov ini pihaknya akan melakukan koordinasi kembali dengan Pemprov.

"Total DBH yang harus provinsi bayar ke kita perlu dicroscek lagi berapanya ke pihak provinsi. Itu kan (Rp 200 miliar) menurut kita," terang Wilson.

Lebih lanjut Wilson menjelaskan, pemprov sudah melakukan pembayaran DBH di Desember 2019 lalu sekitar Rp 24 miliar.

"Pembayaran Rp 24 miliar itu dilakukan di triwulan III Desember 2019 lalu. Ada dua triwulan IV yaitu hutang DBH 2018 dan 2019 yang belum dibayarkan. Jadi masih ada dua TW lagi," bebernya.

Halaman
123
Penulis: sulis setia markhamah
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved