Gubernur Arinal Djunaidi Janji Lunasi Utang DBH, Begini Reaksi Wali Kota Herman HN
Persoalan DBH sempat mengemuka dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
"Kapan pencairannya? Kami berharap segera direalisasikan. Kalau uangnya sudah ada gampang belanjainnya (mengalokasikan DBH)," kata Herman seusai meresmikan kantor Kelurahan Kemiling Raya, Kecamatan Kemiling, kemarin.
Ia mengatakan, DBH tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan berbagai bidang di Kota Tapis Berseri.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandar Lampung Wilson Faisol mengungkapkan, pihaknya akan segera berkordinasi dengan pemprov terkait nilai utang DBH ini.
"Total DBH yang harus provinsi bayar ke kita perlu dikroscek lagi berapanya ke pihak provinsi. Itu kan (Rp 200 miliar) menurut kita," terang Wilson.
Pemprov telah membayarkan DBH pada Desember 2019 lalu sekitar Rp 24 miliar.
"Pembayaran Rp 24 miliar itu dilakukan di Triwulan III Desember 2019. Ada dua triwulan IV yaitu hutang DBH 2018 dan 2019 yang belum dibayarkan. Jadi masih ada dua TW lagi," bebernya.
Mengenai pembayaran hutang dana DBH selanjutnya, sambung dia, pihaknya masih menunggu dari pemprov.
Namun pemkot berharap sisa hutang DBH tahun 2018-2019 bisa segera dilunasi.
Kepala Badan Pengelola Keuangan, Aset Daerah Tanggamus Suaidi juga mengaku bersyukur jika Pemprov Lampung akhirnya membayar utang DBH.
"Alhamdulillah kalau benar begitu. Sebab DBH itu masuk pendapatan daerah dan sudah masuk dalam APBD Tanggamus tahun ini, maka harus terealisasi," ujar Suaidi.
Meski begitu, ia mengaku, belum mendapat pemberitahuan dari pemprov soal pembayaran utang DBH ini.
• Gara-gara Dana Bagi Hasil, Rapat Paripurna DPRD Pesawaran Batal Digelar
• BREAKING NEWS 2 Oknum Pol PP Pesta Sabu di Kantor DPRD Metro
• Sepekan 2 Kecelakaan Maut Terjadi di Jalinsum Katibung Lampung Selatan, 5 Nyawa Melayang
Namun jika memang akan dibayarkan, biasanya pemprov akan memanggil pemkab untuk pencocokan data.
Setelahnya dana ditransfer.
Suaidi memperkirakan DBH jatah Tanggamus pada triwulan pertama tahun ini antara Rp 12-13 miliar.
Meski tidak banyak namun itu sangat membantu dan memang diharapkan pihak kabupaten.