Aksi Tolak Omnibus Law di Metro

Ini 6 Poin Tuntutan Serikat Buruh Terkait Omnibus Law

FSBKU-KSN menuntut enam poin terkait UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Ini 6 Poin Tuntutan Serikat Buruh Terkait Omnibus Law
Tribunlampung.co.id/Indra
Demo buruh di depan kantor DPRD Metro. Ini 6 Poin Tuntutan Serikat Buruh Terkait Omnibus Law 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Federasi Serikat Buruh Karya Utama-Konfederasi Serikat Nasional (FSBKU-KSN) menuntut enam poin terkait UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Ketua FSBKU Kota Metro Agus Fitra menjelaskan, enam poin tuntutan adalah menciptakan fleksibilitas pasar tenaga kerja.

Dimana pengusaha dapat mengalihkan hubungan kerja ke pihak lain.

"Kedua menghilangkan upah minimum. Diganti dengan sistem per jam. Selanjutnya soal mengurangi bahkan menghilangkan pesangon dan mempermudah PHK," paparnya, Kamis (13/2/2020).

Adapun tuntutan keempat terkait lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi tenaga kerja asing.

BREAKING NEWS Serikat Buruh Geruduk Kantor DPRD Metro Tolak Omnibus Law

Karyawan Dipecat Perusahaan Bisa Dapat Santunan dari Pemerintah, Berikut Aturannya

BREAKING NEWS Sidang Pembelaan, Hendra Wijaya Sedikit Tegang, Candra Safari Santai

BREAKING NEWS Begal Tukang Ojek di Merak Belantung, 2 Pemuda Babak Belur Dihajar Massa

Ia menambahkan, RUU Omnibus Law juga menghapus pidana ketenagakerjaan.

"Dan keenam terkait jaminan sosial yang terancam hilang. Ini karena sistem kerja yang fleksibel," imbuhnya.

Geruduk Kantor DPRD Metro

Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law atau aturan Cipta Lapangan Kerja di Gedung DPRD Kota Metro.

Ketua FSBKU Tri Susilo mengatakan, Rancangan UU Omnibus Law cacat hukum dan tidak memberikan kepastian perlindungan kepada para pekerja.

Halaman
1234
Penulis: Indra Simanjuntak
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved