Mutasi Besar-besaran Pemprov Lampung, Ratusan Pejabat Eselon Akan Dipindah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Mutasi besar-besaran di lingkungan Pemprov Lampung. Ratusan pejabat eselon III dan IV akan dirolling dan dilantik.

Apa alasan mutasi besar-besaran di lingkungan Pemprov Lampung?

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung akan melakukan Rolling alias Mutasi seratusan pejabat eselon III dan IV.

"Akan ada ratusan pejabat yang akan kita lantik. Jadi, besar-besaran pejabat yang akan dilantik pada bulan depan (Maret) mendatang," kata Kepala BKD Lampung Lukman, Minggu (23/2/2020).

Lukman menambahkan, BKD saat ini intens melakukan rapat bersama pimpinan, untuk penempatan posisi pejabat yang dirotasi.

Lukman menilai, rotasi hal lumrah dilakukan di lingkungan pemerintah daerah.

“Rolling memang ada setiap saat dan menjadi kebutuhan suatu organisasi. Karena ada ASN (Aparatur Sipil Negara) yang telah pensiun dan ada juga pejabat yang pindah ke luar Pemprov Lampung,” urai Lukman.

• HUT Ke-56, Pemprov Lampung Gelar Lomba Fotografi, Vlog, dan Konten Medsos

• Pemuda Digerebek Saat Intim di Atas Motor, Pasangannya Bikin Kaget Warga

• Jawaban Rano Karno Saat Dicecar Jaksa Soal Terima Uang Korupsi dari Wawan

• Prank Berujung Maut, Bikin Kejutan Ulang Tahun 2 Pelajar Tewas Gara-gara Bercanda

Lukman menyatakan, rotasi sangatlah penting untuk penyegaran organisasi.

Diharapkan, pejabat bisa melakukan akselerasi demi kemajuan dari organisasi dinas tempat pejabat itu bertugas.

Pengamat Kebijakan Publik Fisip Unila Budi Kurniawan mengatakan, Rolling pejabat baru di lingkungan Pemprov Lampung jangan seremonial semata.

Tujuan utamanya adalah, pejabat anyar bisa mempercepat eksekusi pembangunan provinsi Lampung.

“Kemudian dengan pergantian kursi kepemimpinan ini besar harapan agar pemerintah juga tetap menjunjung tinggi sifat yang bersih. Lalu bisa melayani masyarakat secara penuh maksimal dan menjadikan jabatan sebuah tanggung jawab moril,” urainya.

Budi juga berharap, pemimpin bisa berkolaborasi dengan masyarakat sipil.

"Karena kolaborasi dengan masyarakat sipil itu sangatlah dibutuhkan, demi terwujudnya pemerintah yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

587 Pejabat Dilantik