Jika Lampung Berlakukan Local Lockdown, Dibutuhkan Dana Rp 302 Miliar
Menurut anggota Komisi III DPRD Lampung Ade Utami Ibnu, jika Lampung menerapkan lockdown selama 14 hari, dibutuhkan dana sedikitnya Rp 302.571.290.480
Penulis: Bayu Saputra | Editor: Daniel Tri Hardanto
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Beberapa daerah di Indonesia sudah memberlakukan local lockdown demi menekan penyebaran virus corona atau Covid-19.
Bagaimana dengan Lampung?
Menurut anggota Komisi III DPRD Lampung Ade Utami Ibnu, jika Lampung menerapkan lockdown selama 14 hari, dibutuhkan dana sedikitnya Rp 302.571.290.480.
Dana tersebut, kata Ade, Rp 119 miliar dianggarkan untuk pembelian alat pelindung diri (APD) dan insentif bagi tenaga medis.
• Lockdown 14 Hari Resmi Diberlakukan Setiap Keluarga Ditanggung Rp 50 Ribu per Hari di Bawahan
• Setop Penyebaran Virus Corona, Bupati Tulangbawang Wacanakan Local Lockdown
• Jumlah Kasus Corona di Lampung Senin 30 Maret 2020: 8 Orang Positif Covid-19, 1 Pasien Meninggal
• Dampak Corona, PT KAI Batalkan KA Sriwijaya Rute Tanjungkarang-Kertapati Selama 1 Bulan
Lalu Rp 200 miliar dialokasikan untuk kebutuhan sembako, terutama bagi warga miskin, yang jumlahnya mencapai 8,4 juta jiwa.
“Saya mencoba memberikan saran dan hitungan secara realitis dalam mencegah virus corona tersebut. Apalagi kasus PDP, positif, dan meninggal dunia juga bertambah,” kata jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung ini, Senin (30/3/2020).
Menurut dia, Lampung adalah gerbangnya Pulau Sumatera.
Kalau tidak dilakukan karantina lokal, ada potensi penyebaran Covid-19 di Lampung.
Apalagi tak lama lagi umat Islam akan melaksanakan tradisi mudik pada hari raya Idul Fitri.
Dengan adanya tradisi mudik, kemungkinan penyebaran virus corona semakin besar.
Ia pun meminta Gubernur Lampung Arina Djunaidi mempertimbangkan kemungkinan local lockdown.
"Tetapi, lockdown perlu dikaji lebih mendalam. Masyarakat dan tenaga medis harus mendapatkan perhatian secara khusus. Di antaranya, harus ada ketersediaan pangan bagi masyarakat," imbuh ketua PRSI Lampung ini.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Lampung Yozi Rizal meminta gubernur menyediakan pos anggaran kepada ASN yang langsung bersentuhan dengan pasien corona.
“Kita bisa lebih mengefektifkan semua OPD dalam rangka pencegahan. Ini lebih efektif, terutama mengefektifkan badan pemberdayaan masyarakat desa dan pemeritahan desa,” katanya. (Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)
