Sidang Kasus Dugaan Suap Lampura

Bupati Agung Disebut Beri Perintah Pungut Fee dari Para Kepala Sekolah

Sejumlah dinas di Lampung Utara ramai-ramai ambil bagian dalam bancakan fee proyek.

Tribunlampung.co.id/Deni Saputra
Sekretaris Inspektorat Lampung Utara Gunaido Uthama memberikan keterangan dalam persidangan perkara dugaan suap fee proyek Lampung Utara di PN Tanjungkarang, Rabu (8/4/2020). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sejumlah dinas di Lampung Utara ramai-ramai ambil bagian dalam bancakan fee proyek.

Selain Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, dan Dinas Kesehatan, ternyata Dinas Pendidikan Lampung Utara juga tak mau ketinggalan.

Sekretaris Inspektorat Lampung Utara Gunaido Uthama mengaku diperintah oleh Bupati Agung Ilmu Mangkunegara untuk menyampaikan pesan kepada Kadisdik terkait pelaksanaan proyek.

"Mungkin pengamanan untuk mengambil fee proyek, dari alokasi khusus maupun fee proyek di dinas pendidikan," terang Gunaido saat memberikan keterangan dalam persidangan perkara dugaan suap fee proyek Lampung Utara di PN Tanjungkarang, Rabu (8/4/2020).

Disuruh Bupati Agung Beli Mobil, Pejabat Inspektorat Lampura Ambil Duit dari Rekanan

BREAKING NEWS Sidang Online Dugaan Suap Fee Proyek Lampura Tak Dihadiri JPU dan Terdakwa

Cerita Petugas Puskesmas di Lampung Tengah Terpaksa Membuat Pakaian APD dari Bahan Seadanya

Dilaporkan Kasus Penipuan, Wakil Ketua DPRD Tulangbawang Balik Melapor

Dalam BAP yang dibacakan oleh JPU KPK Ikhsan Fernandi, pada 2015 silam Gunaido mendapat perintah dari bupati untuk berkoordinasi dengan Kadisdik agar mengamankan fee proyek sebesar 12,5 persen.

"Betul dalam BAP tersebut. Tapi sudah saya ralat. Saya koordinasi dengan Suwandi, kemudian saya tidak berkoordinasi dengan pengusaha, tapi kepala sekolah terkait dana alokasi khusus penerimaan paket di sekolah-sekolah," tutur Gunaido.

Gunaido menerangkan, fee tersebut berasal dari kepala sekolah yang melaksanakan pembangunan gedung fisik.

"Jadi setiap penerimaan sekolah dipotong 12,5 persen. Yang mengambil kepala dinas dan jajarannya," tandasnya.

Kuasa hukum Agung, Sopian Sitepu, menanyakan terkait jatah bupati sebesar 7,5 persen dari fee 12,5 persen.

"Tapi di bagian lain, 5 persen untuk bupati maksudnya apa?" tanya Sopian.

Halaman
123
Penulis: hanif mustafa
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved