Anggota DPRD Jakarta Dapat Bantuan Corona untuk Warga Miskin, Pengakuan Anies soal Bansos
"Di sini kelihatan sekali tidak melibatkan RT dan RW. Main comot saja itu kelihatannya, karena RT/RW saya pasti kenal saya
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Seorang anggota DPRD Jakarta masuk daftar penerima bantuan sosial untuk warga miskin yang terdampak wabah corona.
Anggota DPRD yang masuk daftar penerima bantuan adalah Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak.
"Iya betul, itu di RT saya. Enggak ada lagi (pemilik nama Jhonny Simanjuntak)," ucap Jhonny Simanjuntak saat dihubungi, Rabu (22/4/2020).
Politisi PDIP yang tinggal di Kelurahan Lago, Koja, Jakarta Utara itu masuk dalam daftar 1,19 juta kepala keluarga penerima bansos.
Ia pun mengaku tak mau menerima bantuan tersebut lantaran merasa masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan dibandingkan dirinya.
"Warga saja ada yang mengembalikan karena merasa tidak berhak. Apalagi saya yang seharusnya ikut urunan membantu masyarakat," ujarnya.
• Anak Istri Kelaparan, Korban PHK Dampak Corona Terpaksa Curi Tabung Gas
• Ibu Rumah Tangga di Serang Meninggal Dunia karena Kelaparan, 2 Hari Hanya Minum Air
• Viral Kakak Adik Kelaparan di Sumsel, Hotman Paris: Pemdanya Mana?
• Viral Ayah di Batam Jual HP Rusak Rp 10 Ribu demi Beli Beras untuk Makan Keluarga
Untuk itu, ia menilai, Pemprov DKI tak cermat dalam melakukan pendataan warga penerima bansos.
Jhonny pun mengusulkan agar pendataan ulang dilakukan dengan melibatkan unsur RT/RW setempat.
"Di sini kelihatan sekali tidak melibatkan RT dan RW. Main comot saja itu kelihatannya, karena RT/RW saya pasti kenal saya, saya bukan orang yang tidak gaul," kata dia.
Akui ada yang tak tepat sasaran
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui dalam penyerahan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat ada yang tidak tepat sasaran.
Diketahui pemerintah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat DKI Jakarta terkait penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.
Menurut Anies Baswedan, dalam keadaan darurat seperti saat ini kesalahan pendataan merupakan hal yang wajar.
“Kami memberikan kepada 1,2 juta kepala keluarga dan itu ada nama-namanya. Tentu saja, tidak mungkin sempurna, dari 1,2 juta Anda bisa sebut dua nama, pastilah."
"Di negeri ini, data yang super akurat, saya rasa teman-teman juga tahu (kondisinya). Jadi kalau dicari (tidak tepat sasaran), ya pasti ada,” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2020).