Tribun Lampung Barat

Jokowi Sebut Pesisir Barat Daerah Tertinggal, Yanuar: Infrastruktur Mesti Dibenahi

Kabupaten Pesisir Barat tercatat sebagai satu-satunya daerah tertinggal di Provinsi Lampung.

Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama
Anggota DPRD Lampung dari Dapil Pesisir Barat Yanuar Irawan. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kabupaten Pesisir Barat tercatat sebagai satu-satunya daerah tertinggal di Provinsi Lampung.

Hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 yang diteken Presiden Joko Widodo.

Status kurang mengenakkan tersebut mendapat respons dari anggota DPRD Lampung dari Dapil Pesisir Barat Yanuar Irawan.

Yanuar mengatakan, pemerintah pusat memiliki dasar yang kuat untuk menentukan sebuah daerah tertinggal atau tidak.

Menurut dia, penetapan Pesisir Barat sebagai daerah tertinggal harus disikapi dengan bekerja lebih giat lagi.

Salah satu yang perlu dibenahi adalah infrastruktur.

Terisolasi Minim Akses Jalan, Kampung Bakung Udik di Tulangbawang Berpredikat Sangat Tertinggal

Pesisir Barat Isolasi Wilayah, Agus Istiqlal: Uang Bisa Dicari Nyawa Siapa yang Tanggung Jawab

Korban Terseret Kereta Babaranjang 600 Meter, Beberapa Bagian Tubuh Tercecer di Rel

Selewengkan Dana Rp 500 Juta, Eks Kepala Pekon di Tanggamus Divonis 5 Tahun

"Ini harus jadi motivasi pemerintah Pesisir Barat. Kita tidak bisa salahkan pemerintah pusat. Mereka pasti punya dasar untuk menetapkan daerah tertinggal," kata Yanuar kepada Tribunlampung.co.id, Jumat (8/5/2020).

"Satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki kantor pemerintahan adalah Pesisir Barat karena sedang dalam tahap pembangunan," ungkapnya.

Yanuar segera berkoordinasi dengan pemkab setempat guna mengetahui lebih rinci apa yang menjadi penyebab Pesisir Barat ditetapkan sebagai daerah tertinggal.

Sebab, kata Yanuar, untuk menyelesaikan persoalan tersebut Pemkab Pesisir Barat harus benar-benar mengerti apa yang menjadi tolok ukur pemerintah pusat.

"Kalo kita mau menyelesaikan persoalan, ya harus tau benang merahnya. Kalo misal masyarakat miskin harus segera kita atasi, dan ini harus dikoordinasikan bersama," tandasnya. (Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)

Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved