Sri Mulyani Sebut Dana Bansos PKH Sudah Cair Rp 16,56 Triliun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah pusat mengklaim sudah mencairkan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 16,56 triliun.

Dana bansos diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, bansos yang disalurkan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya, realisasi penyaluran PKH telah mencapai Rp 16,56 triliun hingga 6 Mei 2020.

Angka tersebut sudah termasuk tambahan peserta PKH sebanyak 710.885 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp 143,07 miliar.

Selain itu paket bantuan berupa sembako yang disalurkan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pemerintah telah menyalurkan untuk 15,2 juta KPM dari target 20 juta KPM.

• Anies Baswedan Sanggupi Bayar Bansos Warga DKI, Muhadjir Sebut di Lapangan Kacau

• Sri Mulyani Ungkap Anies Baswedan Tak Miliki Anggaran Bansos untuk 1,1 Juta KPM

• Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar Divonis 8 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

• UPDATE Corona di Indonesia 8 Mei, 13.112 Kasus Covid-19, Meninggal 943 Orang

"Artinya masih ada space untuk sampai 20 juta. Ada yang mengatakan ada kelompok yang belum masuk. Itu harusnya di-update di Kemensos (Kementerian Sosial) untuk bisa mendapatkan bansos," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan melalui video conference, Jumat (8/5/2020).

"Jadi bukan masalah anggaran, tapi lebih ke focusing target dan data," jelas dia.

Bendahara negara itu lebih lanjut merinci, untuk bansos berupa paket sembako yang disalurkan di DKI Jakarta, pemerintah telah mencairkan untuk 947.125 KPM dengan total nilai bantuan Rp 284,37 miliar.

Sementara, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bantuan 1,1 juta KPM di DKI Jakarta.

Adapun untuk bansos tunai di luar Jabodetabek, pemerintah telah mencairkan Rp 3,48 triliun untuk 5,82 juta KPM yang disalurkan baik melalui bank maupun kantor pos.

"Untuk yang masuk dalam DTKS (Data terpadu Kesejahteraan Sosial) tapi belum dapat transfer kemungkinan memang belum ditransfer atau perlu dicek lagi. Tapi bansos yang berupa BLT maupun sembako masih ada tambahan 9 juta yang akan di-cover," jelas Sri Mulyani.

Tumpang Tindih

Sebelumnya Sri Mulyani mengatakan kemungkinan adanya tumpang tindih data penerima bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah dalam rangka menangani pandemi virus corona (Covid-19).

Menurutnya, dengan berbagai program yang telah digulirkan, setidaknya hingga saat ini pemerintah bisa menjamin hampir 60 persen penduduk Indonesia memperoleh bansos dari pemerintah.

"Untuk pelaksanaan bansos, yang tercover bansos sudah lebih dari desil ke enam atau kurang lebih 55 persen penduduk RI. Ini belum memperhitungkan bansos yang disalurkan oleh pemerintah daerah," jelas Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan melalui video conference, Jumat (8/5/2020).

"Lalu adakah kemungkinan tumpang tindih? Kemungkinan itu ada, tapi kan lebih baik daripada tidak dapat," jelas dia.

Perempuan yang akrab disapa Ani itu menjelaskan, secara lebih rinci pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 65 triliun untuk bantuan sosial yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencakup 10 juta rumah tangga atau 16 persen penduduk Indonesia.

Lalu dengan adanya program Kartu Sembako yang diterima 20 juta penduduk Indonesia maka bansos pemerintah telah menjangkau 36 persen penduduk Indonesia.

Adapun dengan subsidi listrik untuk pelanggan PLN 450 VA sebanyak 24 juta rumah tangga dan 900 VA untuk 7,2 juta rumah tangga, maka cakupan bansos pemerintah meningkat untuk 40 persen hingga separuh penduduk Indonesia.

Selain itu ada tambahan bantuan sosial tunai untuk 9 juta KPM di Jabodetabek, maka bansos pemerintah telah mencakup 55 hingga 59 persen penduduk Indonesia.

Dengan tambahan 11 juta orang penerima anggaran dana dari dana desa, maka sudah lebih dari 60 persen penduduk akan menerima bantuan sosial dari pemerintah.

"Dan kalau sekarang ada Kartu Prakerja itu Rp 20 triliun untuk 5,6 juta peserta, maka fokus masyarakat yang sangat masif dan memang ada kemungkinan risiko overlapping data menjadi muncul," ujar Sri Mulyani.

"Ini sesuatu yang menjadi pembahasan dan memang dalam hal ini sistem jaring pengaman sosial kita perlu dibangun lebih baik dan reliable dari pendataannya," jelas dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sri Mulyani Soal Bansos: Masalahnya Bukan di Anggaran...