Sidang Kasus Dugaan Suap Lampura
Eks Kadis PUPR Lampura Tagih Uang Jengkol ke Bupati Nonaktif, Agung: Bukan Saya yang Minta
"Saat itu kami tanda tangan SPJ uang saku, dan saat itu saya diminta belikan jengkol, apa itu perintah bapak?" sahut Syahbudin.
Penulis: hanif mustafa | Editor: Noval Andriansyah
lihat foto
Hal ini diungkapkan Ami saat dicecar masalah pembelian tanah di Kota Sepang seluas 4 ribu meter persegi dalam persidangan teleconfrance suap fee proyek Lampung Utara di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu 27 Mei 2020.
"Kami butuh kejujuran anda!" seru JPU KPK Taufiq Ibnugroho.
"Jujur saja, saya semenjak jadi tersangka ini saya ketakutan, ingin menangis kalau berbohong," ungkap Ami.
Ami pun mengatakan hal tersebut setelah dicecar masalah pembelian tanah di kota Sepang dari Yusrizal Amri tahun 2015 dengan luasan lahan 4.200 meter persegi.
Dalam keterangan Ami, ia hanya diminta tolong untuk meminjamkan KTP kepada Taufik Hidayat.
"Penawaran awalnya Rp 1 juta permeter akhirnya nego Rp 750 per meter, yang menawar Taufik, uang dari Taufik, jadi Taufik yang beli tanah tapi pinjem KTP saya," beber Ami.
"Tujuannya pinjem KTP apa?" seru JPU.
"Saya gak tahu, setelah KTP dipakai lalu saya dibawa ke notaris, jujur saja sampai saat ini saya tidak tahu sertifikat itu, dan saya tidak pernah menerima apapun," sebut Ami.
Penasihat Hukum Ami, Sukriadi Siregar pun menyela dan mempersilakan JPU untuk memanggil orang dalam jual beli lahan tersebut jika meragukan kesaksian kliennya.
"Kalau JPU meragukan kesaksian klien saya, silakan didatangkan Taufik, Amri (pemilik lahan sebelumnya), Widi (makelar tanah) dan kalau bisa kita cek ke lokasi, kalau perlu ke notaris biar tahu siapa yang menerima sertifikat itu," seru Sukriadi.
Tak Tahu Ada Anggaran Ketok Palu
Bupati nonaktif Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara mengaku, tak pernah mendengar adanya permintaan DPRD Lampura untuk pengesahan APBD.
Hal ini diungkapkannya dalam persidangan teleconfrance suap fee proyek Lampung Utara di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu 27 Mei 2020.
"Itu urusan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah), saya tidak tahu menahu," kata Agung.
"Soal Bachtiar Basri (mantan Wagub Lampung) meminta bantuan untuk mediasi antara DPR dengan Pemkab?" kejar JPU KPK Ikhsan Fernandi.
"Saya tidak ikut, dan itu hanya tokoh-tokoh yang meminta adanya perdamaian dan hanya dihadiri oleh Sekda," jawab Agung.
"Terus foto-foto itu?" tanya JPU.
