Tribun Bandar Lampung
Datangi DPRD Lampung, Massa FSML Suarakan Penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila
Massa yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML) menggelar aksi di depan kantor DPRD Provinsi Lampung, Jumat (26/6/2020) siang.
Penulis: joeviter muhammad | Editor: Daniel Tri Hardanto
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID,BANDAR LAMPUNG - Massa yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML) menggelar aksi di depan kantor DPRD Provinsi Lampung, Jumat (26/6/2020) siang.
Ratusan pendemo dari kalangan pemuka agama dan tokoh masyarakat Islam di Lampung ini menyampaikan penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Sebelum menyuarakan aspirasinya, massa yang membawa spanduk penolakan RUU HIP melakukan longmars dari Masjid Al-Furqon menuju kantor DPRD Lampung.
Koordinator aksi Ustad Royan dalam orasinya meminta DPRD Lampung mendukung penuh maklumat MUI mengenai penolakan RUU ini.
"Adapun tuntutan kami pada hari ini adalah salah satunya menolak RUU HIP untuk dibahas dan dirapatkan dalam sidang DPR RI," kata Royan di hadapan ratusan pendemo.
• PDI-P Tegas dan Setuju Larangan Komunisme Masuk sebagai Konsideran RUU HIP
• Penyebab Kelompok Islam Tolak RUU HIP
• Gasak Alat Musik Rp 40 Juta, 4 Pencuri di Kafe Kawasan Sari Ringgung Ditangkap
• Diancam Tak Diantar Pulang, Siswi SMA Terpaksa Layani Perbuatan Bejat Buruh di Panjang
Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tujuh tuntutan.
Di antaranya, menekankan kepada pemerintah melalui DPR untuk mewaspadai masuknya komunis gaya baru.
Masuknya paham ini disebut bisa melalui program investasi lahan, pulau, proyek, dan reklamasi kepada komunis.
Kemudian juga menolak TKA dari China untuk masuk ke NKRI, khususnya di Provinsi Lampung.
Dalam orasinya, Royan juga mendorong kepada MPR dan DPR RI agar menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Jokowi.
"Berhentikan presiden dari kursi presiden apabila memberi peluang atau akan mengubah haluan Pancasila. Terakhir kami mendesak Presiden RI untuk segera memulangkan Rizieq Shihab dari Saudi Arabia ke Indonesia," imbuhnya.
Ken Setiawan Dukung RUU HIP
Di sisi lain, pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center yang juga eks NII Ken Setiawan justru mendukung pembahasan RUU HIP dengan melibatkan partisipasi publik.
Menurutnya, tugas negara dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila punya landasan hukum yang kokoh.
Sebab, saat ini Pancasila sudah tergerus oleh intoleransi, radikalisme, dan terorisme.
