Setelah Dikirim Uang Rp 4 Juta, Terdakwa Tak Lagi Bekerja untuk Putri Hutan Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Tertarik dengan ajang pemilihan Puteri Hutan Indonesia, korban kirimkan sejumlah uang ke terdakwa.

Terdakwa Dedi Indra Saputra terbukti bersalah dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung, Rabu (1/7/2020), melakukan serangkaian kebohongan dengan menggunakan media sosial Instagram akun Puteri Hutan Indonesia.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iskandarsyah menyampaikan karena saksi korban tertarik dengan ajang tersebut maka korban mentransfer sejumlah uang.

"Pada tanggal 7 Agustus 2019, saksi korban mentransfer uang sebesar Rp 2,4 juta ke nomor rekening terdakwa sebagai uang muka 40 persen dari biaya karantina," terangnya, Rabu 1 Juli 2020.

Lanjutnya, karena didesak terus oleh terdakwa agar saksi korban segera melunasi sisa biaya administrasi tersebut, maka pada 6 Januari 2020 saksi korban mentransfer kembali sebesar Rp 1,6 juta.

Masih kata JPU, namun sejak bulan Oktober 2019 terdakwa sudah tidak lagi bekerja untuk Putri Hutan Indonesia dan tidak dapat lagi mengakses akun instagram Putri Hutan Indonesia.

• BREAKING NEWS Sebarkan Berita Bohong via Instagram, Warga Palembang Divonis 8 Bulan Bui di Lampung

• Festival Kopi dan Sekolah Kopi Lampung Barat Tingkatkan Kesejahteraan Petani

• BREAKING NEWS Polres Lamteng Serahkan 8 Unit Motor Hasil Curian Kepada Pemiliknya

• BREAKING NEWS 7 Kendaraan Laka Beruntun di Jalinbar Gisting, Drump Truk sampai Randis Tanggamus

"Akan tetapi Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi korban, padahal saksi korban telah mentransfer uang sebesar Rp 4 juta ke rekening terdakwa sebagai biaya administrasi dalam ajang pemilihan Putri Hutan Indonesia, sehingga menyebabkan kerugian terhadap korban," terangnya.

Diminta Transfer Uang

Terdakwa Dedi Indra Saputra patok harga kepada korbannya jika ingin mengikuti ajang pemilihan Putri Hutan Indonesia.

Terdakwa Dedi Indra Saputra terbukti bersalah dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung, Rabu (1/7/2020), melakukan serangkaian kebohongan dengan menggunakan media sosial Instagram akun Puteri Hutan Indonesia.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iskandarsyah menyampaikan terdakwa Dedi memberikan informasi kepada saksi korban SNS.

"Jika ingin megikuti ajang Pemilihan Putri Hutan Indonesia tersebut harus mengirimkan uang sebesar Rp 6 juta," kata JPU, Rabu 1 Juli 2020.

Lanjut JPU, uang tersebut diserahkan dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa dalam 2 tahap.

Masih kata JPU, tahap pertama uang muka sebesar 40 persen dari total biaya karantina yang dibayarkan maksimal tujuh sampai dengan empat belas hari setelah perjanjian ditandatangani.

"Tahap kedua pelunasan biaya karantina dibayarkan maksimal sembilan puluh hari sebelum penyelenggaraan acara berlangsung," tutupnya.

Ngaku Menajer

Manfaatkan akun Instagram Puteri Hutan Indonesia, terdakwa Dedi Indra Saputra mengaku sebagai Manager Wilayah Sumatera dalam ajang pencarian bakat.

Terdakwa Dedi Indra Saputra terbukti bersalah dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung, Rabu (1/7/2020), melakukan serangkaian kebohongan dengan menggunakan media sosial Instagram akun Puteri Hutan Indonesia.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iskandarsyah menyampaikan perbuatan terdakwa Dedi Indra Saputra diawali saat saksi korban SNS melihat unggahan di akun Instagram dengan nama Puteri Hutan Indonesia.

"Dalam akun memposting tentang ajang pemilihan Putri Hutan Indonesia, di mana di situ tercantum nomor ponsel terdakwa," ungkap JPU, Rabu 1 Juli 2020.

Lanjutnya, karena tertarik akan postingan ajang pemilihan Putri Hutan Indonesia tersebut kemudian saksi korban menghubungi nomor ponsel tersebut.

"Setelah tersambung, terdakwa mengaku sebagai Manager Wilayah Sumatera dalam ajang pemilihan Putri Hutan Indonesia tersebut," tuturnya.

JPU menambahkan, kemudian terdakwa mengirimkan informasi mengenai ajang pemilihan tersebut ke saksi korban.

Ringan 2 Bulan

Vonis lebih ringan dua bulan, mantan humas pencarian bakat Puteri Hutan Indonesia Dedi Indra Saputra nyatakan terima dihukum 8 bulan.

Hal ini dinyatakan oleh terdakwa Dedi Indra Saputra saat setelah ketua Majelis Hakim Dina Pelita Asmara membacakan putusan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu 1 Juli 2020.

Terdakwa Dedi Indra Saputra terbukti bersalah melakukan serangkaian kebohongan dengan menggunakan media sosial Instagram akun Puteri Hutan Indonesia.

"Saya terima atas putusan majelis hakim," ungkapnya, Rabu (1/7/2020).

Begitu juga dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iskandarsyah yang menyatakan terima atas putusan tersebut.

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan terdakwa terdakwa bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Dedi Indra Saputra selama 10 bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp 5 juta subsidar 1 bulan," tandasnya.

Vonis 8 Bulan

Terbukti bersalah melakukan serangkaian kebohongan, terdakwa Dedi Indra Saputra diganjar hukuman delapan bulan.

Perlu diketahui terdakwa Dedi melakukan serangkaian kebohongan dengan menggunakan media sosial Instagram akun Puteri Hutan Indonesia.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu 1 Juli 2020, Ketua Majelis Hakim Dina Pelita Asmara menyatakan terdakwa Dedi terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Lanjutnya perbuatan terdakwa sesuai dengan Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Menjatuhkan pindana penjara terhadap terdakwa Dedi selama 8 bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp 5 juta subsidair satu bulan kurungan," sebut Dina.

Lanjut Dina, adapun pertimbangan Majelis Hakim yakni hal yang memberatkan perbuatan terdakwa membuat saksi korban menderita kerugian.

"Hal yang meringankan terdakwa sopan, belum pernah dihukum, ada perdamaian dengan saksi korban dan mengembalikan kerugian saksi korban," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, alih-alih bakal ikuti ajang Puteri Hutan Indonesia, seorang mantan humas pencarian bakat rugikan talent hingga jutaan rupiah.

Alhasil mantan humas pencarian bakat Puteri Hutan Indonesia bernama Dedi Indra Saputra warga Jalan Mataram Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang diseret ke meja hijau.

Perkara ini terungkap dalam persidangan teleconfrance pada perkara tindak pindana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) tahap akhir di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu 1 Juli 2020.

Dalam dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iskandarsyah menyampaikan terdakwa Dedi Indra Saputra telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Atas perbuatannya dengan memanfaatkan media sosial instagram, terdakwa Dedi merugikan korban SNS warga jalan Pulau sebesi, Sukarame, Bandar Lampung hingga jutaan rupiah.

Perbuatan terdakwa pun didakwa sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dan Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terbukti bersalah melakukan serangkaian kebohongan melalui media sosial Instagram akun Puteri Hutan Indonesia, terdakwa Dedi Indra Saputra diganjar hukuman 8 bulan. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu 1 Juli 2020, Ketua Majelis Hakim Dina Pelita Asmara menyatakan terdakwa Dedi terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.(Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)