Berita Nasional
IPW: Penangkapan Djoko Tjandra Tidak Berkaitan Bursa Calon Kapolri
Apalagi kata Neta, penangkapan buronan kakap itu yang melakukan adalah pihak Kepolisian Diraja Malaysia, yang kemudian diserahkan kepada Polri.
lihat foto
"Karena tidak ada kaitannya. Sebaiknya semua pihak bersabar menunggu momentum yang akan terjadi, yang sepertinya akan dimulai Presiden dengan reshuffle kabinet, pergantian Panglima TNI dan suksesi Kapolri," paparnya.
Semua ini kata Neta, dinilai IPW akan dilakukan Presiden pasca new normal. "Agar pemerintahan ke depan semakin efektif dan stabilitas keamanan kondusif," katanya
Pejabat terlihat harus siap dipidanakan
Sementara itu, Menkopulhukam Mahfud MD kembali bersuara terkait penangkapan buronan kakap Djoko Tjandra.
Mabes Polri resmi menyerahkan buronan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra ke Kejaksaan Agung, Jumat (31/7/2020) malam.
Kejaksaan Agung pun langsung mengeksekusi terpidana kasus hak tagih Bank Bali itu.
Djoko langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba cabang Mabes Polri di Gedung Mabes Polri, dalam kasus Bank Bali tersebut.
Dimana Djoko divonis Mahkamah Agung 2 tahun penjara.
Mahfud MD menilai, DJoko Tjandra seharusnya mendapatkan hukuman jauh dari itu atas pilihannya yang kabur dan melakukan sejumlah jalan pintas untuk menyelamatkan diri.
"Joko Tjandra tdk hny hrs menghuni penjara 2 tahun. Karena tingkahnya dia bs diberi hukuman-hukuman baru yang jauh lebih lama. Dugaan pidananya, antara lain, penggunaan surat palsu dan penyuapan kepada pejabat yang melindunginya," tulis Mahfud MD di akun Twitternya, dikutip Watakotalive.com, Sabtu (1/8/2020).
Selain itu, Mahfud MD menerangkan, para pejabat yang selama melindungi Djoko Tjandra harus bersiap untuk dipidanakan.
"Pejabat-pejabat yang melindunginya pun harus siap dipidanakan. Kita hrs kawal ini," imbuhnya
Mahfud MD menilai, penangkapan Djoko Tjandra adalah bukti keseriusan pemerintah.
Sebab, diakuinya, selama ini banyak pihak yang memandang sebelah mata terhadap keseriusan pemerintah dalam menangkap Djoko Tjandra.
"Awalnya ada yang bilang Pemerintah bersandiwara mau menangkap Joko Tjandra. Toh dia diberi karpet merah. Ada yang bilang Pemerintah hanya main "Ciluk Ba".
