Breaking News:

Tribun Bandar Lampung

Tak Hanya Mitra Bentala, Walhi Lampung Juga Tolak Revisi Perda RZWP3K oleh DPRD Lampung

Walhi Lampung meminta DPRD membatalkan pembahasan revisi Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Lampung.

Tribunlampung.co.id/Sulis Setia M
Walhi Lampung saat melakukan konferensi pers beberapa waktu lalu. Tak Hanya Mitra Bentala, Walhi Lampung Juga Tolak Revisi Perda RZWP3K oleh DPRD Lampung. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Eksekutif Daerah Lampung meminta DPRD membatalkan pembahasan revisi Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung.

"Secara substansial perda tersebut sudah mengakomodasi kepentingan lingkungan hidup dan masyarakat pesisir," ungkap Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Lampung Edi Santoso kepada Tribunlampung.co.id melalui pesan WhatsApp, Sabtu (15/8/2020).

Seharusnya apabila perda tersebut akan direvisi, sambung dia, agar dievaluasi terlebih dahulu terhadap program dan pelaksanaan dalam perda tersebut dan tidak dengan terburu-buru. 

"Sampai dengan saat ini Walhi Lampung masih mempertanyakan apa urgensi revisi Perda tersebut yang dilakukan berdasarkan usulan inisiatif DPRD Lampung beserta dengan 11 rancangan peraturan daerah (Raperda) lainnya," papar dia.

Mitra Bentala Tolak Rencana Revisi Perda RZWP3K oleh DPRD Lampung, Ada Apa?

 Prakiraan Cuaca Lampung, Sabtu, 15 Agustus 2020, 5 Daerah Potensi Hujan di Pagi Hari

 Jawaban Artis Vernita Syabila saat Disebut Pernah Minta Job ke Koordinator Muncikari

 Tingkat Penyebaran Covid-19 di Lampung 25,79 Persen, Melebihi Angka Nasional

Urgensi melakukan revisi tersebut patut dipertanyakan karena di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 ini memang diperkenankan untuk dilakukan revisi atau peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 tahun apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Ayat (4) Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Lampung. 

"Ini menjadi alasan Walhi Lampung, kami menilai saat ini belum ada kebijakan nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Lampung," imbuhnya.

Walhi Lampung menilai revisi Perda RZWP3K ini selain tidak ada urgensi dan tergesa-gesa juga terkesan seperti tertutup untuk publik.

"Walhi Lampung sudah mencoba menyampaikan surat permohonan salinan naskah akademik dan Raperda tentang rencana revisi RZWP3K 23 Juli lalu kepada Sekretariat DPRD Lampung dan sampai saat ini belum menerima tanggapan," ujarnya.

Walhi menilai DPRD Lampung tidak pernah melakukan publikasi terkait program legislasi daerah serta tidak pernah melakukan publikasi terhadap naskah akademik dan rancangan peraturan daerah yang akan disusun dan/atau dilakukan revisi di website sekretariat DPRD Lampung.

"Perda RZWP3K tersebut merupakan Perda yang baru seumur jagung karena baru disahkan dua tahun yang lalu dan program-program yang ada di dalam perda tersebut belum dijalankan dengan maksimal," terang Edi.

Baik itu program terkait zona pariwisata, perikanan tangkap, budidaya maupun kawasan konservasi baik itu kawasan konservasi perairan maupun kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. 

"Walaupun sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi Lampung masih enggan melakukan penegakan hukum dan pencabutan izin kepada aktivitas/kegiatan yang tidak sesuai Perda tersebut," paparnya.(Tribunlampung.co.id/Sulis Setia M)

Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved